Wujudkan Kesejahteraan di Tanimbar, Ini Kata HJO

AMBON, MalukuTerkini.com - Salah satu bakal kandidat Bupati Kepulauan Tanimbar Hendrik Jauhari Oratmangun berkeinginan kuat untuk menempatkan Tanimbar duduk sama rendah tetapi bisa berdiri lebih tinggi dari daerah - daerah lain di Indonesia.

HJO sapaan akrab Jauhari mengatakan, Tanimbar yang dulu dijuluki the Forgotten Island dan saat ini menyandang predikat miskin ekstrim dapat dijadikan sebagai trigger untuk bangkit, untuk itu semua elemen masyarakat harus Bersatu Bangun Tanimbar

“Pilkada 2024 harus menjadi momentum konsolidasi ide dan gagasan bagi kemajuan Tanimbar bukan sebaliknya malah menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat yang berpotensi menghambat kemajuan,” kata HJO dalam keterangannya, Rabu (22/2/2023).

Agar dapat mewujudkan Bonum Commune/Kesejahteraan bersama, menurut HJO, pemerintah daerah memiliki peran sentral dan strategis dalam hal penanggulangan kemiskinan karena selain penataan berbagai fasilitas program jaring pengaman sosial yang telah berjalan selama ini baik yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Kota agar lebih tepat sasaran, pemerintah daerah harus juga memastikan pemerataan dan keadilan pembangunan.

“Hal itu agar langkah-langkah yang dapat dijalankan pemerintah daerah berupa mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi ekonomi baru secara luas di semua kecamatan sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing, merangsang bertumbuhnya UMKM dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan sebagai alternatif kebijakan baru untuk melawan kemiskinan ekstrim,” ungkapnya.

Dijelaskan, salah satu kriteria yang dipakai dari 14 kriteria kemiskinan menurut BPS adalah tingkat pendapatan masyarakat Tanimbar yang tergolong miskin berpendapatan dibawah Rp. 600.000/bulan.

“Untuk itu strategi mengurai kemiskinan di Tanimbar adalah pemerintah daerah harus hadir untuk mendatangkan investasi sebagai solusi mengatasi pengangguran, selain investasi pemerintah daerah juga harus memastikan peningkatan pendapatan masyarakat Tanimbar,” jelasnya.

Agar pendapatan masyarakat dapat meningkat, jelas HJO, maka tugas pemerintah daerah mendorong bertumbuhnya UMKM juga pemerintah daerah harus dapat memastikan akses pasar baik di tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional untuk menyerap hasil-hasil pertanian dan perikanan masyarakat.

“Bahkan jika perlu pemerintah daerah langsung mengambil alih pemasaran seluruh hasil-hasil pertanian maupun perikanan masyarakat jadi masyarakat hanya konsentrasi untuk memproduksi hasil-hasil dan tugas pemerintah daerah menyerap dan memasarkannya. (MT-08)