Sekilas Info

Dikunjungi Menkopolhukam & Mendagri, Ini Harapan Bupati MBD

AMBON, MalukuTerkini.com - Menkopolhukam  Mahfud MD bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023, di Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kamis (15/6/2023)

Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Maluku Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua Baznas RI, Plh Sekretaris BNPP, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga serta Kelompok Ahli BNPP RI, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Bupati/Wali Kota se- Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD, beserta unsur lainnya.

Dalam sambutan Bupati MBD, Benyamin Th Noach, menjelaskan MBD adalah satu-satunya Kabupaten di Maluku yang berbatasan laut dengan 2 negara yaitu Timor Leste dan Australia, serta memiliki 6 pulau terluar.

Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kendala pembangunan terus terjadi, dan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Barat Daya, dalam menuntaskan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemkab selama ini sudah melakukan upaya melalui pemenuhan ketersediaan pelayanan dasar, baik melalui pembukaan akses antar desa, kecamatan dan pulau, melalui penyediaan fasilitas Pendidikan, Kesehatan, maupun pemberdayaan kelompok usaha masyarakat. Namun dirasa belum cukup karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga mengakibatkan kualitas pembangunan masih belum optimal secara menyeluruh,” ungkapnya.

Noach menjelaskan, kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah.

“Kami mengharapkan melalui Gerbangdutas ini sinergitas pembangunan dapat terjalin antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemkab MBD, demi pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada umumnya, dan kabupaten Maluku Barat Daya pada khususnya,” jelasnya.

Ia juga mengharapkan, setelah Menkopolhukam dan Mendagri melihat lebih dekat daerah di MBD dan mendengar apa yang selama ini menjadi permasalahan pembangunan, maka dapat memperhatikan beberapa program prioritas yang menjadi kebutuhan krusial masyarakat MBD, diantaranya mengupayakan peningkatan status dusun menjadi desa dalam rangka pemerataan pembangunan dan mengatasi rentang kendali antar desa.

“Dalam menghadapi kelangkaan BBM kami mohon bantuan diadakan Depo Bahan Bakar, sehingga pesawat dan kapal-kapal bisa melakukan pengisian bahan bakar di Kabupaten Maluku MBD. Selain itu kita juga masih membutuhkan jalan, jembatan, bandara Pulau Moa perlu diperpanjang, dan kami sementara mengusulkan bandara di Pulau Babar yang dekat dengan tempat wisata pulau Welora, yang saat ini sudah FID, dan semoga dalam tahun ini atau tahun depan bisa penentuan lokasi," ungapnya.

Dikatakan, dalam rangka mengatasi disparitas harga bahan pokok bagi masyarakat, maka butuh Gudang Bulog yang bisa dibangun di MBD, selain itu juga diharapkan ada Pos Lintas Batas Negara di Pulau Wetar maupun Kisar, agar Para wisatawan tidak sulit untuk masuk ke MBD.

“Diharapkan juga adanya pembangunan fasilitas Pendidikan dan peningkatan kapasitas guru yang dimaksudkan bagi peningkatan kualitas Pendidikan di MBD, pembangunan fasilitas Kesehatan dan pengadaan alkes yang memadai agar pelayanan Kesehatan menjadi optimal bagi masyarakat, pembangunan rumah kemasan untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal, dan yang terakhir juga butuh gelanggang olahraga untuk mendorong anak-anak bisa berpartisipasi di tingkat nasional,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Gerbangdutas 2023 yang dicanangkan di Tiakur – Kabupaten MBD, adalah gerakan nasional serentak sebagai simbol dimulainya pembangunan di kawasan perbatasan negara untuk tahun berjalan sesuai dengan rencana kerja pemerintah.

Pada tahun 2023, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7.717.285.968.789 untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP).

Dana sebesar Rp 7,7 triliunun untuk pembangunan kawasan perbatasan tersebut digunakan oleh 28 kementerian dan lembaga (K/L) yang sebagian besar merupakan anggota BNPP.  (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!