Usai Kunker ke MBD, Menkopolhukam & Mendagri Balik ke Jakarta Melalui Kupang

AMBON, MalukuTerkini.com – Usai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kamis (15/6/2023), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) M Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian bersama rombongan kembali ke Jakarta melalui Kupang - Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Semula sesuai agenda usai mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023, kedua menteri dan rombongan termasuk Gubernur Maluku Murad Ismail dan Forkopimda Maluku dijadwalkan kembali ke Bandara Pattimura – Ambon dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara dan selanjutnya akan terbang kembali ke Jakarta dengan pesawat TNI AU B-737/AI-7306 yang sudah menunggu sejak kemarin.

Namun mengamtisipasi cuaca ekstrem yang terjadi di Pulau Ambon dan sekitarnya membuat kedua menteri dan rombongan sedianya tiba di Ambon pukul 17.00 WIT akhirnya dialihkan melalui Kupang.

Kedua menteri bersama rombongan terbang ke Kupang menggunakan pesawat CN-295  TNI AU yang take off  dari Bandara Tiakur pukul 16.15 WIT.

Sementara itu pesawat TNI AU B-737/AI-7306 yang stay menunggu  di Bandara Pattimura Ambon langsung menuju ke Kupang guna menjemput kedua menteri dan rombongan untuk melanjutkan penerbangan kembali ke Jakarta.

Gubernur Maluku Murad Ismail dan Forkopimda Maluku akhirnya kembali ke Ambon dengan mengunakan penerbangan Trigana Air pukul 16.35 WIT dan mendarat di Bandara Pattimura - Ambon pada pukul 17.39 WIT.

PTS Legal Compliance and Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura, Agni Aditya Akbar yang dikonfirmasi malukuterkini.com, Kamis (15/6/2023) membenarkan adanya pengalihan penerbangan tersebut. "Benad dialihkan karena bad weather di Ambon," ujar Agni.

Sebagaimana diketahui, Gerbangdutas 2023 yang dicanangkan di Tiakur – Kabupaten MBD, adalah gerakan nasional serentak sebagai simbol dimulainya pembangunan di kawasan perbatasan negara untuk tahun berjalan sesuai dengan rencana kerja pemerintah.

Pada tahun 2023, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7.717.285.968.789 untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP).

Dana sebesar Rp 7,7 triliunun untuk pembangunan kawasan perbatasan tersebut digunakan oleh 28 kementerian dan lembaga (K/L) yang sebagian besar merupakan anggota BNPP.  (MT-04/MT-05)