Catat! Ini Kebijakan Prioritas Penjabat Bupati Tanimbar

SAUMLAKI, MalukuTerkini.com - Pasca dilantik sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, 28 Mei 2023 lalu, untuk pertama kalinya Ruben B Moriolkossu, menyampaikan pidato perdananya dalam rapat paripurna DPRD setempat, Rabu (21/6/2023).

Penyampaian pidato perdana itu juga dihadiri Karo Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Dominggus Kaya mewaakili Gubernur Maluku, pimpinan dan anggota DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala kepala desa, pengusaha, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pemuda, ASN serta masyarakat di Bumi Duan Lolat.

Penyampaian pidato perdananya ini berlangsung di Gedung Kesenian Saumlaki.

Moriolkossu dalam pidatonya berharap dukungan dan topangan dari semua pihak agar bahu-membahu dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Bumi Duan Lolat.

"Sebagai pemimpin daerah yang ditunjuk pemerintah, maka wajib tentukan program prioritas. Afirmasi kebijakan yang saya ambil telah dilakukan kesesuaian dengan RPJM Nasional dan provinsi serta daerah tahun 2023-2024," katanya.

Dijelaskan, prioritas kebijakan yang diambilnya bukan hal yang baru, namun hasil analisis sesuai aturan bupati tentang rencana pembangunan daerah.

“Kebijakan tersebut didasarkan pada 6 isu strategis. Diantaranya tingginya angka kemiskinan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup dan ketahanan bencana, rendahnya infrastruktur, serta rendahnya tata kelola pemerintahan,” jelasnya.

Dari 6 isu itu, menurutnya, dirumuskan tujuan pembanguan dengan 4 sasaran yaitu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejatraan dan kualitas infrastruktur wilayah, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

“Dari sasaran, maka terdapat 5 kebijakan prioritas untuk kurun waktu setahun, diantaranya percepatan penurunan angka kemiskinan, percepatan penurunan stunting, inflasi, peningkatan kondisi fasilitas pemilu, dan yang terakhir adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel,” ungkap Ruben.

Ia menegaskan, kebijakan-kebijakan ini akan diimplementasikan dalam kegiatan maupun sub kegiatan pada seluruh OPD.

“Saya tegaskan bahwa kebijakan prioritas ini terus menjadi semangat bagi ASN dan khususnya semua pimpinan OPD. Perlu juga ada gerakan bersama pemkab dan stakeholder," tandasnya.

Ruben juga berjanji setiap bulannya akan dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk meminimalisir berbagai kendala dan semunya demi tercapainya kesejatraan umum dengan dasar pertimbangan bahwa kesejahteraan rakyat Tanimbar menjadi hukum tertinggi.

"Tahun ini kita mendapat opini WDP oleh BPK. Saya berharap di tahun depan kita lebih baik lagi dna itu hanya dibutuhkan dengan disiplin dan profesional dalam bekerja dan selaku evaluasi per periodik," ungkapnya. (MT-06)