Hadiri Rakerwil VI APEKSI, Ini yang Diusulkan Penjabat Wali Kota Ambon

JAYAPURA, MalukuTerkini.com – Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin M Wattimena meyampaikan usulan agar daerah kepulauan juga mendapat perhatian dan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) di Makassar, pada 10 – 14 Juli 2023 mendatang disamping 5 rekomendasi hasil Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) VI Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI).

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rakerwil VI APEKSI yang berlangsung di Papua Youth Creative Hub, Kota Jayapura, Papua, Rabu (21/6/2023).

"Daerah kepulauan itu perlu diperjuangan juga oleh APEKSI. Memang tidak semua anggota APEKSI bercirikan kepulauan. Tapi kalau kita kolaborasi bekerja bersama untuk menjadi perhatian, maka kita usulkan kalau bisa mengenai daerah kepulauan juga dibawa dan dibahas dalam Rakernas nanti,” kata Wattimena, pada Rapat Kerja Komisariat Wilayah VI (Rakerwil) APEKSI, Rabu (21/6/23) di Papua Youth Creative Hub, Kota Jayapura.

Menurut Wattimena, selama ini banyak masyarakat Kota maupun kabupaten yang berada pada daerah kepulauan, mengalami kesulitan baik dalam hal sarana transportasi, infrastruktur, yang turut berdampak pada biaya yang besar untuk aktivitas ekonomi.

“Hal-hal ini juga patut mendapat perhatian kita bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua APEKSI Komisariat Wilayah VI, Capt H Ali Ibrahim, mengatakan usulan yang disampaikan pada Rakerwil yang berlangsung 21- 22 Juni  2023 ini, akan ditampung sehingga dapat disampaikan dalam Rakernas APEKSI di Makassar.

Ia juga menjelaskan, ada 5 rekomendasi utama yang telah dirumuskan dalam Rakerwil.

Kelima rekomendasi tersebut yaitu:

Pertama, Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Yang mana DBH Kabupaten/kota dan provinsi  mengalami keterlambatan, sehingga ada upaya dari pengurus APEKSI untuk dapat disampaikan pada Rakornas di Makasar nanti agar DBH itu tepat waktu.

Kedua, Persoalan tenaga Honorer harus dituntaskan, yang mana Persoalan ini juga perlu disuarakan saat Rakernas di Makasar, agar dapat menjawab keresahan tenaga honorer.

Ketiga, Dana Kelurahan, yang  sudah berkali-kali diperjuangkan oleh pengurus APEKSI tetapi pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan.

Keempat, terkait Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 33 tahun 2020, tentang Standar Harga Satuan Regional yang mesti ditinjau kembali, serta yang Kelima; harus ada Daerah Otonom Baru (DOB) kabupaten/kota di kota-kota pemekaran di Papua.

Tercatat ada 17 pemkot yang masuk dalam Wilayah VI APEKSI yaitu Makassar, Parepare, Palopo, Baubau, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Bitung, Kotamogabu, Tomohon, Ternate, Tidore Kepulauan, Ambon, Tual, Sorong dan Jayapura.

Sebagaimana diketahui, saat mengikuti Rakerwil VI APEKSI tersebut, Penjabat Walikota Ambon didampingi Penjabat Ketua TP-PKK Kota Ambon Lisa Wattimena, Asisten Administrasi Umum Rulien Purmiasa, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pieter Saimima; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Enrico Matitaputty, Kepala Inspektorat Jacob Silanno; Kadis KominfoSandi Joy Adriaansz; Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Alfredo Hehamahua serta Kabag Pemerintahan Alfian Lewenusa. (MT-05)