AMBON, MalujkuTerkini.com – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengajak civitas akademika Universitas Pattimura (Unpatti) untuk menjadi perespon awal (early responder) dalam menghadapi ancaman kenaikan muka air laut.
Ajakan tersebut disampaikan Febrian saat memberikan kuliah umum bertajuk “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif di Provinsi Maluku” yang berlangsung di Aula Rektorat Unpatti, Ambon, Jumat (25/9/2026).
Febrian menegaskan fenomena kenaikan muka air laut bukan sekadar masalah lokal di satu kabupaten atau provinsi, melainkan isu global yang berdampak sistemik.
“Penanganan krisis pesisir ini tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial berdasarkan batas wilayah administratif, melainkan butuh pendekatan kolektif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. Kita harus mulai menempatkan masyarakat juga sebagai subjek dari penanganan masalah ini. Bukan berarti negara tidak hadir, negara akan hadir, tapi di seluruh dunia ini tidak akan ada satu pemerintah pun yang sanggup melaksanakan sendirian tanpa ada keterlibatan dari masing-masing komponen dalam masyarakat,” tandasnya.
Ia mengibaratkan kenaikan muka air laut sebagai bencana berdampak lambat (slow-onset disaster) yang gejalanya mirip dengan penyakit tekanan darah tinggi.
“Masalah kenaikan air laut ini persis sama seperti sakit tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu naiknya pelan-pelan. Jika tidak diobati, maka 10 hingga 20 tahun lagi kita semua kena stroke karena tidak pernah cek tekanan darah dan tidak pernah minum obat untuk mengubah gaya hidup. Tanpa adanya alat pemantau, laporan masyarakat, maupun indikator acuan (benchmark) dari pemerintah daerah, publik berisiko terlena hingga dampak buruknya menjadi sangat fatal di masa depan,” ungkapnya.
Febrian juga menegaskan pentingnya keterlibatan akademisi Unpatti karena pemahaman mendalam mengenai kondisi riil wilayah pesisir berada di tingkat daerah.
“Pemahaman di tingkat pusat cenderung bersifat generik, sehingga data yang valid dan diklarifikasi langsung dari daerah sangat dibutuhkan sebagai dasar penentuan kebijakan nasional, alokasi anggaran, hingga regulasi penanganan dampak kenaikan air laut secara adaptif,” tandasnya.
Kuliah Umum dihadiri Wakil Rektor Bidang Akademik Unpatti Prof. Dr. Dominggus Malle, S.Pt, M.Sc; Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat, dan Alumni Unpatti Dr. Nur Aida Kubangun, S.Pd., M.Pd; Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Unpatti Dr. Ruslan H. S. Tawari, S.Pi., M.Si serta ratusan mahasiswa dan dosen. (MT-01)
