AMBON, MalukuTerkini.com – Penguatan perguruan tinggi di wilayah kepulauan dinilai perlu diarahkan pada pembangunan ekosistem pendidikan tinggi berbasis kemaritiman.
Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah), Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA, menggagas pengembangan delapan universitas maritim sebagai bagian dari proyek transformatif nasional bertajuk Nusantara Maritim 2045.
Gagasan tersebut disampaikan Agung saat membawakan materi berjudul “Proyek Transformatif Nasional Nusantara Maritim 2045: Pengembangan Perguruan Tinggi dan Kualitas SDM Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan Indonesia” dalam Diskusi Kolaborasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Bersama Pemerintah Daerah di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Sabtu (21/11/2026).
Diskusi publik tersebut merupakan rangkaian kegiatan Deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan yang digagas Universitas Pattimura (Unpatti). Forum ini mempertemukan pimpinan perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk membicarakan arah pembangunan pendidikan tinggi di kawasan kepulauan.
Saat diskusi publik yang dipandu Guru Besar di bidang Manajemen Sistem Pedesaan pada Fakultas Pertanian Unpatti sekaligus Ketua Tim Pengelola Pusat Studi Unggulan Kepulauan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unpatti Prof. Dr. Ir. Wardis Girsang M.Si menjadi bagian dari upaya membangun kesamaan pandangan mengenai masa depan perguruan tinggi di wilayah kepulauan, salah satu gagasan utama yang ditawarkan adalah membangun delapan universitas maritim tematik nasional. Perguruan tinggi tersebut dirancang menjadi pusat unggulan kemaritiman dengan spesialisasi keilmuan sesuai potensi dan karakteristik wilayah masing-masing.
Delapan universitas yang diusulkan dalam konsep Nusantara Maritim 2045 tersebut meliputi pertama, Sumatera Maritime University yang diarahkan menjadi pusat perdagangan internasional, geopolitik dan keamanan maritim lintas selat.
Kedua, Java Maritime Institute yang difokuskan sebagai pusat kebijakan maritim, diplomasi kelautan dan hukum laut internasional. Ketiga, Borneo Naval Academy yang diarahkan mengembangkan teknologi perkapalan, rekayasa pantai serta logistik maritim digital.
Keempat, Celebes Fisheries University dengan fokus pada pengembangan perikanan, kelautan tropis dan konservasi terumbu karang di kawasan Coral Triangle.
Kelima, Maluku Oceanographic Center yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan biodiversitas laut, bioteknologi serta konservasi ekosistem tropis. Kehadiran pusat unggulan ini dinilai strategis mengingat Maluku memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan kekayaan sumber daya laut yang besar.
Keenam, Papua Maritime Technology Institute yang diarahkan untuk mengembangkan riset laut dalam, sumber daya hayati dan ekologi bahari. Ketujuh, Nusa Tenggara Maritime and Tourism College yang difokuskan pada pariwisata bahari, manajemen kapal pesiar, konservasi sumber daya hayati dan ekologi bahari.
Sementara kedelapan, Archipelagic Marine Renewable Energy Center, yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan energi laut dan teknologi lepas pantai berkelanjutan.
“Melalui pembagian spesialisasi tersebut, pengembangan perguruan tinggi maritim diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terhubung dalam satu ekosistem pendidikan, penelitian dan inovasi yang saling melengkapi,” ungkap Agung yang telah dua periode memimpin universitas yang berpusat di Tanjungpinang – Kepulauan Riau ini.
Agung juga menawarkan reformasi struktural perguruan tinggi melalui penggabungan atau amalgamasi perguruan tinggi maritim secara strategis menjadi universitas maritim tematik berbasis klaster wilayah.
“Konsolidasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran, pemanfaatan sumber daya, serta penguatan infrastruktur pendidikan dan penelitian. Namun, model konsorsium tetap diarahkan untuk menjaga otonomi akademik masing-masing perguruan tinggi,” jelas Agung yang juga menjabat Sekretaris Konsorisum Perguruan Tinggi Kepulauan ini.
Selain kelembagaan, katanya, arsitektur pendidikan biru juga menjadi perhatian. “Kurikulum perguruan tinggi perlu dibangun berbasis kompetensi maritim dan ekonomi biru, dengan integrasi pendidikan maritim sejak jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi,” kata Agung yang juga Guru Besar Ilmu Pencemaran Laut dan Bioremediasi di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Umrah ini
Kerja sama dengan universitas maritim dunia juga perlu diperkuat melalui program gelar ganda, pengembangan kurikulum internasional dan sertifikasi kompetensi pelaut sesuai standar internasional.
Dalam aspek penguatan SDM, Agung memaparkan masih terdapat kesenjangan kapasitas akademik yang perlu segera diatasi. Delapan daerah kepulauan dalam analisis yang disampaikan secara kolektif memiliki sekitar 950 guru besar, sementara target yang ingin dicapai sebanyak 2.500 profesor pada 2035.
“Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya percepatan rekrutmen dan pengembangan dosen, termasuk melalui program perekrutan diaspora akademik dan profesor praktisi dari industri maritime,” ungkap Agung yang meenyelesaikan pendidikan Doktoral Kimia Analitik di Université d’Aix-Marseille, Prancis tahun 2004 ini.
Di bidang riset, ia menyoroti anggaran penelitian dan pengembangan yang masih berada pada kisaran 0,36 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut ditargetkan meningkat menjadi 1 persen pada 2030, dengan prioritas penelitian kelautan, bioteknologi bahari dan energi terbarukan maritim.
“Penguatan riset juga diarahkan melalui pembangunan pusat riset maritim terpadu, pengadaan kapal riset oseanografi, pengembangan jaringan pemantauan kelautan berbasis kecerdasan buatan serta kolaborasi dengan lembaga penelitian nasional dan mitra internasional,” kata Agung yang meenyelesaikan pendidikan Magister Biosciences Marine di Université d’Aix-Marseille, Prancis tahun 2000 ini
Agung turut memaparkan lima pilar poros maritim Nusantara yang menjadi landasan transformasi kemaritiman Indonesia, yakni budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas, diplomasi maritim serta pertahanan maritim.
Kelima pilar tersebut diharapkan menjadi fondasi pembangunan peradaban maritim yang berkeadilan, tangguh dan unggul dengan mengandalkan sumber daya laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Agung saat diskusi public tetersebut juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah, termasuk penerbitan Peraturan Presiden tentang Sistem Pendidikan Maritim Nasional, penetapan delapan universitas maritim tematik nasional, peningkatan alokasi anggaran riset kemaritiman hingga 1 persen PDB, serta peluncuran program diaspora maritim nasional.
“Masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan harus ditopang oleh kualitas pendidikan, penguasaan teknologi, kapasitas riset dan kemampuan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Masa depan Indonesia ditentukan oleh seberapa serius kita membangun peradaban dari laut,” tandas Ketua Komisi Sumberdaya Maritim – Dewan Riset Daerah Propinsi Kepulauan Riau ini. (MT-01)

