AMBON, MalukuTerkini.com – Rektor Universitas Pattimura (Unpatti), Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd mengajak Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan segera bergerak dari tahap diskusi dan perumusan gagasan menuju langkah nyata melalui implementasi berbagai program strategis.

“Pembentukan konsorsium harus ditindaklanjuti dengan penguatan kelembagaan, penyusunan struktur organisasi, serta penyiapan berbagai perangkat organisasi agar konsorsium memiliki arah kerja dan posisi tawar yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan,” ungkap Leiwakabessy saat memberikan sambutan pada Diskusi Kolaborasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Bersama Pemerintah Daerah di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Sabtu (21/11/2026).

Ia mengatakan, tahapan selanjutnya adalah melengkapi kelembagaan konsorsium, terutama menyangkut komposisi dan struktur organisasi, termasuk penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

“Kita akan mengatur bagaimana kelengkapan dari kelembagaan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan, terutama komposisi dan struktur organisasinya. Kita juga akan menyiapkan hal-hal yang terkait dengan organisasi ini, apakah itu AD/ART-nya,” katanya.

Menyangkut sekretariat konsorsium, Leiwakabessy menawarkan agar keberadaannya ditempatkan di kampus tempat sekretaris konsorsium bertugas. “Dengan demikian, perguruan tinggi yang menjadi tempat sekretaris menjalankan tugas dapat sekaligus menjadi pusat sekretariat organisasi,” ujarnya.

Kendati demikian, ia menegaskan usulan tersebut masih perlu dibahas dan disepakati bersama melalui musyawarah antarpimpinan perguruan tinggi yang tergabung dalam konsorsium.

“Kita harus mempercepat tindak lanjut berbagai konsep dan isu strategis yang telah dibahas. Konsorsium tidak boleh hanya menjadi ruang bertukar gagasan tanpa menghasilkan program dan tindakan konkret. Kita tidak banyak berada pada tataran konsep atau gagasan, tetapi kita bisa langsung pada tataran implementasi atau usaha kerja keras untuk bisa mengimplementasikan gagasan-gagasan tersebut,” tandasnya.

Ia menilai, konsorsium harus memiliki nilai tawar atau pressure serta posisi tawar (bargaining position) yang jelas agar mampu memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat di wilayah kepulauan.

“Selama ini berbagai aspirasi besar dari daerah kepulauan kerap menghadapi tantangan untuk mendapatkan perhatian dan persetujuan di tingkat pusat. Karena itu, perjuangan tersebut harus diperkuat dengan argumentasi yang didukung data, imajinasi keberhasilan, serta kajian akademis yang akurat,” ungkapnya.

Dikatakan, aspirasi daerah tidak cukup hanya disampaikan melalui emosi maupun gagasan, tetapi harus dibangun berdasarkan bukti dan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita tidak berjuang untuk disetujui hanya dengan emosional dan gagasan kita, tetapi berdasarkan data, berdasarkan imajinasi keberhasilan yang sudah kita miliki,” katanya.

Untuk mempercepat pembentukan kelembagaan, Leiwakabessy berharap panitia bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unpatti dapat mengoordinasikan diskusi lanjutan. Pertemuan tersebut dapat dilakukan secara daring melalui Zoom untuk membahas dan menyiapkan kelengkapan organisasi.

Ia juga mengharapkan keterlibatan perguruan tinggi dari provinsi kepulauan lainnya agar konsorsium memiliki kekuatan lebih besar dalam menyuarakan kepentingan bersama.

“Sejauh ini konsorsium baru menetapkan ketua dan sekretaris. Karena itu, masih diperlukan pembahasan lanjutan untuk memastikan susunan kepengurusan secara lengkap, termasuk penetapan waktu pelantikan dan lokasi pelaksanaan,” katanya.

Terkait lokasi pelantikan Pengurus Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan, ia membuka peluang agar kegiatan tersebut dilaksanakan di salah satu universitas anggota konsorsium atau di Jakarta. Opsi Jakarta dinilai dapat menjadi pertimbangan karena lebih dekat dengan pemerintah pusat sebagai salah satu pihak yang menjadi sasaran perjuangan aspirasi daerah kepulauan. (MT-01)