AMBON, MalukuTerkini.com – Lebih dari 5.000 jiwa warga Nusa Tenggara Timur (NTT) kini terpaksa bertahan di tempat-tempat pengungsian usai guncangan gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang melanda wilayah tersebut Sabtu (15/8/2026).
Gempa tektonik ini tidak hanya memicu gelombang pengungsian massal, tetapi juga menelan puluhan korban jiwa serta melumpuhkan berbagai infrastruktur dasar masyarakat.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan merincikan berdasarkan pemutakhiran data hingga Minggu (16/8/2026) pukul 00.00 WIB, konsentrasi pengungsi terbesar terpantau berada di Kabupaten Sikka dengan jumlah mencapai 3.356 jiwa.
“Sebanyak 1.356 jiwa di antaranya menempati GOR Samador, sementara 2.000 jiwa sisanya mengungsi secara mandiri yang tersebar di 10 titik lokasi. Sementara itu, gelombang penanganan pengungsi juga berlangsung di wilayah lain. Kabupaten Manggarai menampung sebanyak 2.078 jiwa pengungsi, diikuti Kabupaten Nagekeo sebanyak 500 jiwa,” rincinya.
Sejumlah warga terdampak, katanya, bahkan dilaporkan harus bertahan di pengungsian lintas wilayah hingga ke Kabupaten Bima dan Kepulauan Selayar.
“Pemenuhan hak-hak dasar serta pasokan logistik bagi para penyintas kini menjadi prioritas utama penanganan darurat,” katanya.
Dijelaskan, para pengungsi, terutama yang berada di Kabupaten Manggarai, sangat membutuhkan bantuan mendesak berupa puluhan tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 velbed, 1.000 lembar tikar, pasokan air bersih melalui tandon, hingga perangkat genset.
Panjaitan mengaku dampak kehancuran gempa utama yang telah diikuti 341 kali aktivitas gempa susulan ini juga merenggut 47 korban jiwa. Wilayah Kabupaten Manggarai mencatat angka kematian tertinggi yakni 23 jiwa, disusul Manggarai Timur 17 jiwa, Sikka 4 jiwa, serta Manggarai Barat, Ende, dan Nagekeo yang masing-masing mencatat 1 korban jiwa. Selain korban meninggal, sebanyak 101 warga dilaporkan mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang bervariasi.
“Kerusakan material yang ditimbulkan bencana ini juga sangat masif. Pendataan sementara menunjukkan sebanyak 914 unit rumah rusak berat, 126 unit rusak sedang, dan 317 unit rusak ringan. Bencana ini turut merusak puluhan fasilitas umum, meliputi 93 fasilitas pendidikan, 36 fasilitas kesehatan, serta 38 gedung perkantoran milik pemerintah,” ungkapnya.
Guna merespons eskalasi bencana tersebut, jelasnya, Pemerintah Provinsi NTT saat ini tengah memproses penetapan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Langkah cepat penetapan status kedaruratan ini juga disusul oleh sejumlah pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.
“Kabupaten Manggarai telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 90 hari terhitung sejak 15 Agustus hingga 13 November 2026 melalui Keputusan Bupati Nomor 319 Tahun 2026, yang dilanjutkan dengan pembentukan pos komando. Langkah serupa diambil Kabupaten Ngada yang memberlakukan masa Tanggap Darurat Bencana selama 30 hari hingga 15 September 2026, sedangkan Kabupaten Manggarai Timur menetapkan status Siaga Darurat Bencana hingga 4 September 2026,” jelasnya.
Hingga saat ini, katanya, tim gabungan bersama BPBD terus bersiaga dan menyisir kawasan terdampak untuk melakukan pendataan serta verifikasi lanjutan.
“Guna menunjang penanganan medis darurat, sebuah Rumah Sakit Lapangan telah didirikan dan mulai beroperasi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai,” katanya.
Terkait dengan jalur transportasi logistik dan evakuasi, akses darat yang menghubungkan Larantuka dan Maumere saat ini sudah terhubung serta dapat dilalui kendaraan.
Kendati demikian, tim penanganan di lapangan masih terus berupaya mencari jalur alternatif lain mengingat akses jalan utama penghubung Ende dan Nagekeo hingga kini masih terputus akibat guncangan gempa. (MT-07)
