AMBON, MalukuTerkini.com – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurut Benhur, kebijakan anggaran daerah harus menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, terutama berkaitan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga konektivitas antarpulau.
Hal itu ditegaskan Watubun saat memimpin Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026) malam.
Dalam pengantarnya, Watubun mengatakan penyampaian KUA dan PPAS merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD. Dokumen tersebut menjadi landasan awal bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk membahas arah kebijakan pembangunan serta menentukan prioritas alokasi anggaran.
“Maluku sebagai daerah kepulauan memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah lainnya. Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau, keterbatasan konektivitas antarwilayah, serta belum meratanya akses terhadap pelayanan dasar masih menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian bersama,” katanya.
Watubun meminta agar penyusunan APBD 2027 diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, pengembangan ekonomi masyarakat, penguatan sektor perikanan dan kelautan, pertanian serta pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” ungkapnya.
Selain itu, pemerataan pembangunan antarkabupaten dan kota juga harus menjadi prioritas, sehingga masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar maupun wilayah dengan keterbatasan akses tetap mendapatkan kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan daerah dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
“Setiap kebijakan penganggaran harus disusun secara cermat dan penuh kehati-hatian agar anggaran daerah benar-benar digunakan sesuai kebutuhan pembangunan,” ungkapnya. (MT-06)

