AMBON, MalukuTerkini.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menegaskan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tepat sasaran dan berorientasi pada penyelesaian berbagai persoalan masyarakat, bukan sekadar mengejar realisasi atau penyerapan anggaran.
Menurut Sherly, setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi di daerah.
“Anggaran daerah tidak boleh sekadar dihabiskan untuk memenuhi realisasi belanja, tetapi harus memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tandas Gubernur Sherly kepada wartawan usai menghadiri Pertemuan Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Islamic Center, Ambon, Kamis (19/11/2026).
Ia mengapresiasi kegiatan kolaborasi KPK bersama sejumlah kementerian dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang melibatkan para kepala daerah tersebut.
Menurutnya, pertemuan itu memberikan pemahaman penting mengenai langkah-langkah pencegahan penyimpangan, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Pertemuan itu memberikan pemahaman penting kepada para kepala daerah terkait upaya pencegahan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami para kepala daerah mendapatkan informasi, pemahaman, serta kesempatan berdiskusi tentang bagaimana melakukan mitigasi, deteksi dini, dan mengidentifikasi anomali-anomali dalam proses pengadaan di masing-masing daerah,” ungkapnya.
Gubernur Sherly mengatakan, penguatan pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan penggunaan APBD berjalan sesuai peruntukan.
Dengan pengawasan yang lebih baik, potensi penyimpangan dapat diantisipasi sejak dini sehingga anggaran daerah benar-benar digunakan untuk program yang dibutuhkan masyarakat.
Ia menambahkan, upaya tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan anggaran negara maupun daerah tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi harus menghasilkan manfaat dan menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.
“Tujuannya satu, sebagaimana arahan Bapak Presiden, bagaimana APBD di daerah dimanfaatkan secara optimal. Bukan hanya menghabiskan anggaran, tetapi memastikan persoalan di daerah bisa diselesaikan dan anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat,” katanya.
Gubernur Sherly menilai berbagai materi teknis dan pertukaran informasi dalam pertemuan tersebut menjadi bekal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan potensi penyimpangan.
Sebagai tindak lanjut, KPK dijadwalkan kembali menggelar kegiatan serupa pada 6 hingga 9 Desember 2026 mendatang. Dalam agenda tersebut, KPK akan turun langsung ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, serta pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.
“Pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti melalui agenda lanjutan pada 6 hingga 9 Desember 2026 mendatang. Dalam agenda itu, KPK dijadwalkan turun langsung melakukan kegiatan serupa pada masing-masing OPD, DPRD, serta pemerintah kabupaten/kota dan provinsi,” jelasnya. (MT-04)

