Mendagri Imbau Kader PKK Ikut Sosialisasikan Warga Datang ke TPS

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau kader-kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk ikut mensosialisasikan dan menggerakkan masyarakat pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 17 April 2019 mendatang.

“Sosialisasikan kepada masyarakat jangan Golput, ajak masyarakat untuk hadir di TPS menggunakan hak pilihnya,” kata Mendagri saat memberikan sambutan dalam acara Rakornas PKK, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Mendagri mengatakan, masyarakat pemilih perlu didorong untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya karena tingkat partisipasi politik masyarakat akan menentukan suksesnya sebuah pesta demokrasi.

“Tingkat partisipasi politik masyarakat akan menentukan suksesnya sebuah demokrasi yang sedang dicanangkan oleh bangsa dan negara Indonesia ini untuk mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang harus semakin efektif dan semakin efisien, mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah dan mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Mendagri mengakui tidak mudah bagi pemilih untuk menggunakan hak suaranya, apalagi dengan sistem Pemilu serentak ada lima lembar surat suara yang harus dicoblos.

"Satu pemilih sejak masuk bilik TPS hingga keluar mencelupkan tangannya ditinta membutuhkan waktu total sekitar 11 menit. Jika ibu-ibu atau bapak-bapak yang umurnya di atas 50 tahun tentu ini akan butuh waktu lebih dari 11 menit. Kalau memilih Capres dan Cawapres gampang, tapi memilih anggota DPR dan DPRD memerlukan waktu karena fotonya tidak ada, ada namanya saja,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengimbau kepada kader PKK untuk mencermati berita-berita yang ada di media massa termasuk media sosial terkait masalah kampanye Pemilu. Mendagri mengingatkan, jangan sampai ikut menyebarluaskan berita yang tidak jelas kebenarannya.

“Mohon ibu-ibu sekalian untuk cermat dalam menerima berita medsos, jangan langsung disebar. Kalau disebar tentu ada risiko hukumnya ,dicermati dengan benar karena apapun racun demokrasi itu masih mewarnai tahap konsolidasi demokrasi menuju Pemilu serentak yang akan datang. Racun demokrasi adalah politik uang, kampanye yang berujar kebencian, kampanye yang berujar fitnah, kampanye yang bersifat SARA. Inilah racun demokrasi kita yang harus kita lawan,” tandasnya.

Mendagri menambahkan, pemerintah ingin membangun sebuah sistem demokrasi melalui Pemilu dimana setiap warga negara mempunyai hak konstitusional untuk menentukan pilihannya secara demokratis, sesuai pilihan hati nuraninya.

“Untuk itu harus dicegah masuknya racun-racun dan virus-virus demokrasi yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita. Jangan sampai sesama tetangga, sesama keluarga, sesama teman timbul konflik, beda pilihan boleh tapi jangan sampai beda pilihan itu akan menganggu kegotongroyongan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita,” ungkap Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengingatkan kepada pengurus PKK yang menjadi caleg harus hati-hati saat berkampanye dan mengikuti aturan yang ada di KPU. Jangan sampai berkampanye sebagai caleg atau kampanye capres menggunakan atribut PKK.

“Hati-hati harus dipisahkan saat melakukan aktivitas politik dan tugas-tugas sosial melalui organisasi tim penggerak PKK,” katanya. (MT-05)