Ini Hasil Pertemuan 22 Wali Kota se-Indonesia di Bogor

BOGOR - Sebanyak 22 kepala daerah dari se-Indonesia mengikuti kegiatan Mayor Caucus 2019 di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (9/9/2019).

Dalam pertemuan tersebut melahirkan sejumlah kesepakatan dan kesepahaman yang tertuang dalam 'Komunike Bersama Wali Kota se-Indonesia'.

Sejumlah poin kesepakatan dan kesepahaman tersebut, yakni :

Memperhatikan tantangan-tantangan pembangunan yang semakin kompleks yang dihadapi wilayah perkotaan baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Mengakui komitmen internasional terhadap Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, atau yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan komitmen nasional terhadap agenda ini yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Mengingat bahwa kota sebagai salah satu aktor utama yang memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut.

Kami, para Walikota se-Indonesia, berkumpul bersama dalam Kaukus Walikota - Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)  2019 untuk menekankan dukungan kami terhadap upaya menuju kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Untuk itu rencana tata ruang dan pengurangan risiko bencana adalah perangkat sebagai prasyarat terciptanya ruang yang aman dan tangguh.

Kami bersama-sama mencanangkan Komunike Bersama Walikota se-Indonesia untuk memahami dan mempertimbangkan berbagai perkembangan terkini, peluang, tantangan, dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara

Kami para Walikota mencermati rencana pemindahan Ibu Kota Negara sebagai sebuah tantangan nyata untuk mewujudkan model kota baru di Indonesia.

2. Integrasi Tata Ruang dan Pengurangan Resiko Bencana

Kami mendorong praktik integrasi yang menyeluruh antara penataan ruang dan pengurangan risiko bencana yang preventif dan antisipatif di semua level, sebagai acuan untuk membangun kota dan permukiman yang aman dan tangguh.

3. Pengurangan Risiko Bencana Melalui Ekosistem

Mendorong praktik pembangunan ramah lingkungan dan pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem, termasuk mitigasi bencana, dalam rangka mencegah terjadinya krisis perkotaan.

4. Peningkatan Kapasitas

Kami juga mendorong urbanisasi yang produktif disertai peningkatan kapasitas pemerintah kota untuk melaksanakan perencanaan dan pengelolaan kota dan permukiman yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.

5. Build Back Better

Kepemimpinan daerah dan praktik-praktik percontohan dalam penataan ruang dan pengurangan risiko bencana yang berkaitan dengan upaya membangun kembali dengan lebih baik (build back).

6. Penguatan Kolaborasi

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berkolaborasi lintas daerah, dengan pihak swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media dan masyarakat, serta membangun kerjasama dengan mitra dan jejaring internasional.

7. Leaving No One Behind

Semua kota harus memastikan penguatan terhadap proses partisipatif dan inklusif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga tidak ada aktor yang ditinggalkan (leaving no one behind).

Rencana Aksi Kaukus Walikota IAP 2019:

1. Para Walikota mengajak Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) untuk mendorong para perencana untuk terlibat aktif dalam membangun upaya integrasi dan implementasi penataan ruang perkotaan dan pengurangan risiko bencana untuk mewujudkan kota dan permukiman yang aman dan tangguh.
2. Kami juga mendorong Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk dapat menjembatani kerjasama atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah, serta mengidentifikasi peluang-peluang kolaborasi antara Pemerintah Kota di Indonesia dengan mitra dan jejaring di dalam dan luar negeri.
3. Dengan ini, kami menyampaikan perhatian penuh untuk mendukung pencapaian Tujuan Kesebelas dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka menuju kota dan permukiman yang inklusif, man, tangguh, dan berkelanjutan serta secara aktif akan berkontribusi dalam berbagai proses perencanaan dan implementasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Komunike itupun disetujui oleh 22 kepala daerah yaitu Wali Kota Ambon, Wali Kota Balikpapan, Wali Kota Bandung, Wali Kota Batu, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Bengkulu, Wali Kota Bogor, Wali Kota Bukittinggi, Wali Kota Gorontalo, Wali Kota Jambi, Wali Kota Kupang, Wali Kota Lubuklinggau, Wali Kota Manado, Wali Kota Mojokerto, Wali Kota Padang, Wali Kota Palu, Wali Kota Pangkalpinang, Wali Kota Probolinggo, Wali Kota Sukabumi, Wali Kota Tarakan, Wali Kota Ternate dan Wali Kota Tidore Kepulauan. (MT-06)