Moeldoko: Program Usulan Maluku Masuk RPJMN 2020-2024

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengakui, sebagian besar program usulan Pemerintah Provinsi Maluku telah diakomodir dalam RPJMN 2020-2024.

"Sementara program yang belum terakomodir dalam RPJMN akan diupayakan dengan kebijakan lain, sesuai aturan yang ada. Bila perlu akan didorong peogram yang teragendakan di tahun 2021, 2022 hingga 2024," jelas Moeldoko saat menerima Gubernur Maluku Murad Ismail dan rombongan diruang kerjanya, Rabu (5/2/2020).

Kedatangan Gubernur ke Kantor Staf Presiden itu dalam rangka memantapkan realisasi proposal percepatan pembangunan Maluku.

Gubernur juga memboyong Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury dan pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Maluku. Moeldoko sendiri didampingi Koordinator Tim Infrastruktur Kedeputian I KSP, Febri Calvin Tetelepta.

Dalam pertemuan itu, Moeldoko menjelaskan, berbagai program pembangunan infrastruktur yang terakomodir dalam RPJMN 2020-2024, seperti pembangunan moda transportasi Trans Maluku yang mengintegrasikan transportasi darat, laut dan udara.

Dalam rangka membuka keterisolasian di Maluku, sejumlah infrastruktur seperti jalan Lintas Seram, jalan di Kepulauan Babar, Kepulauan Aru, Kepulauan Kei, Kepulauan Tanimbar, Lemola, Buru, dan pulau lainnya di Maluku, kini telah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

"Pembangunan dan pengembangan beberapa bandara udara, pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, semuanya akan disesuaikan dengan RTRW dan kesiapan lahan, serta kesediaan partisipasi masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail mengakui, tanpa perhatian dan dukungan pemerintah pusat, maka Maluku akan terjebak dalam kemiskinan strukrural.

Saat ini, kata dia, Maluku dinilai sebagai daerah tertinggal karena menjadi provinsi termiskin nomor empat dan daerah dengan pengangguran tertinggi di Indonesia. Luas wilayah Maluku yang lebih luas wilayah lautnya dari daratan, juga menjadi penyebab APBD Maluku sangat kecil untuk menunjang pembangunan di daerah ini.

"Untuk itu, saya dan tim datang kehadapan Bapak untuk kiranya Maluku dapat diperhatikan dalam pembangunan lima tahun kedepan," katanya.

Sementara itu, Febri Calvin Tetelepta saat mendampingi Moeldoko menilai, pertemuan Gubernur dengan Ketua KSP ini sebagai pembukaan jalan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti secara teknis oleh OPD.

"Persoalan tanah dan masalah-masalah yang menjadi tugas pemerintah daerah harus diselesaikan, sehingga kehadiran pembangunan infrastruktur nantinya tidak akan ada masalah," ungkapnya. (MT-04)