Deputi I KSP: Tahap 1 Revitalisasi Benteng Victoria & Relokasi Makodam Pattimura Tuntas

AMBON - Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP), Febry Calvin Tetelepta mengatakan tahapan 1 yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terkait rencana revitalisasi Benteng Victoria dan relokasi markas Kodam XVI Pattimura dinyatakan tuntas.
Pasalnya, semua pihak yang pernah dikunjungi Pemkot Ambon untuk meminta dukungan, memberikan apresiasi, bahkan sambutan positif atas rencana tersebut.
Bahkan dalam pertemuan terakhir, di ruang rapat utama lantai II KSP, Jakarta, Rabu (10/3/2021) dukungan tersebut masih tetap sama.
Hal itu disampaikan Tetelepta saat pertemuan bersama antara Pemkot Ambon, anggota DPR RI dapil Maluku yang diwakili Hendrik Lewerissa dan Mercy Barends, Mabes TNI, Mabes TNI Angkatan Darat, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PUPR, Pemprov Maluku, Kodam XVI/Pattimura, DPRD Kota Ambon dan BPN Maluku.
‘’Saya tadi dengar, bahwa tahapan rencana revitalisasi Benteng Victoria dan relokasi Makodam XVI Pattimura ada 4 tahap. Khusus tahap 1 adalah permohonan dukungan. Dengan ini saya nyatakan bahwa dukungan itu sudah tuntas, dan kita siap lanjutkan ke tahapan berikutnya,’’ tandasnya.
Selanjutnya, kata Tetelepta, sesuai hasil kesepakatan dirapat bersama tersebut, tim teknis Pemkot Ambon dimintakan untuk membuat kajian yang lebih mendetail terkait akan dijadikan apa lokasi Benteng Victoria tersebut setelah Kodam direlokasi.
‘’Pertengahan bulan April ini saya harap kajian itu sudah jelas. Pemkot Ambon mau apa pada lokasi itu. Ini penting, sehingga disisi penganggaran dapat kita bedah, sesungguhnya kita mengarah ke mana. Olehnya, saya minta, desainnya sudah dapat dikerjakan mulai sekarang,” katanya.
Menurutnya, sesuai penjelasan Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR, harus ada kejelasan, apakah lokasi itu nantinya akan dijadikan objek wisata, mengembalikannya ke bentuk awal sebagai situs sejarah atau akan diapakan lokasi itu setelah pengalihan.
“Arah pengembangan kedepan itu sangat penting, sehngga penganggarannya sudah bisa diatur oleh Cipta Karya. ’Jadi KSP merekomendasikan kepada Tim Teknis Pemkot Ambon untuk lakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PUPR melalui Cipta Karya dan Kemhan, untuk kejelasan peruntukan lokasi Benteng Victoria itu kedepan. Dan dalam pertengahan April, saya harap sudah selesai, sehingga anggarannya sudah bisa kita lihat dan dibicarakan dengan kementrian terkait,’’ ungkapnya.
Ia mengatakan, revitalisasi Benteng Victoria dan relokasi Markas Kodam XVI Pattimura kinisudah masuk pada tahap II yakni perencanaan dan penganggaran.
“Ini akan dibicarakan lebih serius lagi, karena sudah menyangkut anggaran yang cukup besar. ’Posisi kita saat ini adalah bahwa Pemkot Ambon siap untuk melakukan pembebasan lahan dan diharapkan biaya pembangunan dibantu oleh pemerintah pusat,’’ katanya.
Sementara itu, Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy menyampaikan, pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini, dan dalam waktu dekat tim teknis akan menyelesaikan apa yang menjadi hasil keputusan tersebut.
Pertemuan dengan Deputi I Kantor Staf Presiden, Walikota Ambon didampingi Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru, Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Ambon Enrico Matitaputty, Plt Kepala Dinas PUPR Melianus Latuihamallo, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Apries Gaspersz, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Jeremias Aponno, Kepala Bagian Hukum John Slarmanat dan Kepala Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol A Mintik.
Selain itu hadir juga Ketua DPRD Ambon, Ely Toisutta, Wakil Ketua DPRD kota Ambon, Rustam Latuponno, dan ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Zeth Pormes
Selain dengan KSP, Pemkot Ambon sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan kementerian, lembaga terkait diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertahanan, Kasad, Kemenkeu, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Bapennas, Kepala Pusat Arkeologi, Wakil Ketua DPR RI, Komisi I DPR RI serta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (MT-05)
Komentar