Sekilas Info

BPK: LKPD SBT 2020 WDP

SERAHKAN LHP - Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin saat menyerahkan LHP LKPD Kabupaten SBT secara virtual dipusatkan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Ambon, Jumat (4/6/2021)

AMBON – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku masih tetap memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tahun 2020.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten SBT tahun 2020 diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin secara virtual dari kantor BPK di Ambon, Jumat (4/6/2021) diterima oleh Wakil Bupati SBT Idris Rumalutur bersama DPRD Kabupaten SBT.

Saat penyerahan tersebut, Kepala BPK Perwailan Provinsi Maluku Muhammad Abidin menjelaskan saat proses audit ditemukan belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan, penatausahaan Dana BOS tidak sesuai ketentuan, penatausahaan aset lainnya belum memadai, pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum memadai  serta ketekoran kas di bendahara pengeluaran Satpol PP.

“Namun dari kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya permasalahan pengeluaran belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan, penatausahaan dana BOS tidak sesuai ketentuan Penatausahaan aset lainnya belum memada, Pengelolaan dan Permasalahan penatausahaan aset tetap belum memadai, yang mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD Kabupaten SBT,” jelasnya.

Atas dasar itulah, menurutnya, BPK memberikan opini WDP atas LKPD Kabupaten Tahun Anggaran 2020.

"BPK memberikan opini WDP atas LKPD Kabupaten ST Tahun Anggaran 2020. Opininya juga belum mengalami peningkatan opini dari tahun sebelumnya," ungkapnya.

Abidin menambahkan,  sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah LH diterima, dan pihak DPRD memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam LHP tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kami mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk tahun mendatang hendaknya dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut dengan berupaya melakukan perbaikan pengelolaan Keuangan Daerah sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, agar memperoleh opini yang lebih baik lagi," ungkap Abidin. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!