Sekilas Info

Data KPK: Sejak 2017 Ratusan Proyek di Tanimbar Belum Dibayarkan

SAUMLAKI, MalukuTerkini.com – Dampak lanjutan dari ketidakmampuan fiskal daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar akibat beban utang menyebabkan sejumlah proyek pembangunan terhenti.

Hal itu diungkapkan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah V KPK, Dian Patria dalam keterangannya, Selasa (11/4/2023).

Sebagai contoh, menurutnya, di tahun 2017 pembangunan  menara air untuk diserahkan kepada masyarakat Desa Arma Kecamatan Nirunmas terhenti karena nilai kontrak yang dibayarkan masih terutang sebesar Rp 132 juta.

Demikian juga dengan pembangunan RSUD PP Maregtti yang dibangun tahun 2020 sampai 2021. Proyek yang dipecah dalam 11 paket pengadaan senilai Rp 30,4 miliar pada tahun 2020 serta 6 paket pekerjaan senilai Rp 15,2 miliar pada 2021, saat ini dalam keadaan terbengkalai. Kondisi bangunan dalam keadaan rusak dan tidak terawat. Bahkan sebagian alat kesehatan dan prasarana RSUD sebagian hilang karena pengamanan aset tidak dilakukan.

Dari data yang diperoleh KPK, menurut Dian, sejak tahun 2017, ratusan proyek pengadaan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih menyisakan nilai kontrak yang belum dibayarkan.

“Walaupun data pemda menunjukkan sebagian besar proyek tersebut diklaim selesai secara fisik, namun dalam kenyataannya proyek-proyek tersebut dalam keadaan yang tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Sebagian juga tidak diserahkan oleh penyedia barang sebagai jaminan agar pemda membayarkan kewajibannya. Bahkan ada proyek yang sudah setengah jadi, namun tidak bisa dilanjutkan pembangunannya karena pemda tidak menganggarkan pada tahun berikutnya atau pemda menghentikan pembangunanannya,” ungkapnya.

Ratusan proyek tersebut, jelas Dian, tersebar hampir disemua OPD di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Cilakanya, proyek yang terutang paling banyak pada sektor yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan transportasi.

“Akibatnya upaya pemda untuk mengakselerasi pembangunan ditengah keterbatasan akses, menjadi terhambat. Hal ini menjadi catatan sendiri bagi KPK. Pemberantasan korupsi di pemda, semestinya membawa dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Apalagi Tanimbar merupakan salah satu daerah yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi dengan tantangan geografis yang tidak mudah. APBD sudah seharusnya dialokasi dengan tepat untuk mendorong pembangunan daerah, bukan justru dihambur-hamburkan apalagi dinikmati hanya oleh segelintir orang,” jelas Dian. (MT-06)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!