Dihadiri Penjabat Wali Kota Ambon, Ini Hasil Rakerwil VI APEKSI

JAYAPURA, MalukuTerkini.com - Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) VI Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Jayapura, Papua, Rabu (21/6/2023) telah memutuskan merekomendasi lima hal guna dibahasil pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Makassar, 10 – 14 Juli 2023.

Kelima rekomendasi tersebut yaitu:

Pertama, Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Yang mana DBH Kabupaten/kota dan provinsi  mengalami keterlambatan, sehingga ada upaya dari pengurus APEKSI untuk dapat disampaikan pada Rakornas di Makasar nanti agar DBH itu tepat waktu.

Kedua, Persoalan tenaga Honorer harus dituntaskan, yang mana Persoalan ini juga perlu disuarakan saat Rakernas di Makasar, agar dapat menjawab keresahan tenaga honorer.

Ketiga, Dana Kelurahan, yang  sudah berkali-kali diperjuangkan oleh pengurus APEKSI tetapi pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan.

Keempat, terkait Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 33 tahun 2020, tentang Standar Harga Satuan Regional yang mesti ditinjau kembali, serta yang Kelima; harus ada Daerah Otonom Baru (DOB) kabupaten/kota di kota-kota pemekaran di Papua.

Tercatat ada 17 pemkot yang masuk dalam Wilayah VI APEKSI yaitu Makassar, Parepare, Palopo, Baubau, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Bitung, Kotamogabu, Tomohon, Ternate, Tidore Kepulauan, Ambon, Tual, Sorong dan Jayapura.

Sebelumya, Ketua APEKSI Pusat, Bima Arya Sugiarto mengharapkan suara-suara kritis di Rakerwil VI APEKSI dapat disampaikan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Makassar nanti.

"Izinkan saya menyampaikan harapan agar apa yang dibicarakan dan didiskusikan hari ini bisa kita bawa pada satu momen yaitu Rakernas nanti," kata Bima Arya Sugiarto, saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakerwil VI APEKSI di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Rabu (21/6/2023).

Dijelaskan, hasil Rakenwil ini harus menyuarahkan suara-suara kritis tentang tenaga honorer, menyampaikan keberatan tentang Dana Bagi Hasil (DBH), dan  Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nmor 33 tahun 2020.

"Mari kita suarakan suara kritis kita saat Rakernas nanti," ujarnya.

Dijelaskan, APEKSI fokus untuk memperjuangkan dan melakukan advokasi dengan membangun sinergi dan kolaborasi, sehingga tidak ada lagi masanya yang maju itu hanya kota-kota di Jawa, dan tidak lagi zamanya yang berkembang pesat hanya kota di Sumatera.

"Mari kita bekerja keras agar masa depan Indonesia akan membawa kesejahteraan di indonesia timur.  Semua kota harus sama majunya sama hebatnya sama bersihnya," jelasnya

Di tempat yang sama, Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) VI APEKSI, Capt H Ali Ibrahim mengatakan tahun ini ada beberapa program yang akan berjalan, dan Rakerwil VI ini merupakan agenda tahunan. Dalam kegiatan ini diharapkan usulan APEKSI sudah ditetapkan.

"Pada rapat kerja Rakenwil ini beberapa agenda pokok yang akan dibahas bersama. Program tersebut adalah program kerja  yang akan disampaikan saat Rakernas," katanya.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey mengatakan ini pertama kali pihaknya menyelenggrakan sebuah acara yang pertemukan para wali kota khususnya di wilayah timur Indonesia.

"Saat ini kita semua ada di kota Jayapura. Tema yang diangkat dalam Rakenwil VI itu "Kolaborasi membangun Indonesia Timur" yang memiliki makna dan bangun daerah di wilayah timur," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, saat mengikuti Rakerwil VI APEKSI tersebut, Penjabat Walikota Ambon didampingi Penjabat Ketua TP-PKK Kota Ambon Lisa Wattimena, Asisten Administrasi Umum Rulien Purmiasa, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pieter Saimima; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Enrico Matitaputty, Kepala Inspektorat Jacob Silanno; Kadis KominfoSandi Joy Adriaansz; Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Alfredo Hehamahua serta Kabag Pemerintahan Alfian Lewenusa. (MT-05)