Sekilas Info

12 Tahun Mengabdi, OJK Jaga Stabilitas Ekonomi

AMBON, MalukuTerkini.com - Tepat 12 tahun lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir sebagai Lembaga Negara yang mengatur dan mengawasi Sektor Jasa Keuangan serta melindungi kepentingan konsumen. OJK berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui terwujudnya Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam sambutannya, saat Syukuran HUT ke-12 OJK di gedung OJK Maluku, Ambon, Rabu (22/11/2023), Kepala OJK Provinsi Maluku Ronny Nazar mengatakan, pada tahun 2023 ini OJK diamanahkan tanggungjawab besar seiring dengan telah diterbitkannya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor Keuangan (UU P2SK) yang merupakan upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan melalui reformasi di sektor keuangan dengan memberi penguatan pada peran pengawasan perilaku Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan/ Market Conduct.

"Pada perjalanan 12 tahun ini, OJK juga menerbitkan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK Bursa Karbon) yang menjadi pedoman Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Hal ini merupakan kontribusi nyata OJK dalam merespon isu global terkait mitigasi dampak perubahan iklim," ungkap Ronny dalam acara syukuran HUT OJK ke 12 di gedung OJK Karang Panjang, Rabu (22/11/2023).

Dikatakan, semakin besarnya amanah dan tanggungjawab yang diemban OJK, maka perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

"Sejak berdirinya OJK tahun 2011, OJK telah memiliki nilai-nilai strategis, yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, dan Visioner (INPRESIV) yang menjadi prinsip dan landasan bagi seluruh insan OJK dalam menjalankan peran serta melaksanakan fungsi dan tugasnya," katanya.

Dijelaskan, dalam perjalanannya OJK semakin memperkuat penerapan nilai-nilai strategis itu yang dicerminkan melalui (tiga) perilaku kunci yang wajib dimiliki seluruh insan OJK, yaitu  Proaktif, Kolaboratif dan Bertanggungjawab.

Dalam upaya penguatan nilai integritas ini, OJK telah mengoptimalkan OJK Whistleblowing System (OJK WBS) sebagai sarana untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh insan OJK untuk memitigasi risiko fraud dengan mekanisme yang terintegrasi untuk melaporkan pelanggaran, penyalahgunaan atau perilaku tidak etis.

"Dalam proses pelaporan, OJK WBS mengedepankan prinsip kerahasiaan, professional, ketidak berpihakan, praduga tidak bersalah dan perlindungan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga mendorong semua pihak yang pernah melihat atau mengetahui adanya indikasi kecurangan yang menciderai integritas OJK yang dilakukan oleh insan OJK, agar tidak ragu menyampaikan melalui OJK WBS, sehingga dapat diproses untuk perbaikan SDM OJK kedepan," jelasnya. (MT-05)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!