Sekilas Info

Kejati Maluku & Sejumlah Instansi Teken Pakta Integritas PPS & PSD

AMBON, MalukuTerkini.com - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo bersama sejumlah pimpinan instansi menandatangani Pakta Integritas Pendampingan Proyek Strategis (PPS)/Proyek Strategis Daerah (PSD) tahun 2023 serta Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas PPS/PSD tahun 2024 di Ambon, Kamis (13/6/2024).

Proses penandatangan dilakukan merupakan kegiatan exit meeting  dipimpin oleh Kajati Maluku Agoes Soenanto Prasetyo, didampingi oleh Asisten Intelijen Kejati Maluku Rajendra D Wiritanaya dan Kasi D Ruslan Masarabessy serta Tim PPS pada Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku.

Turut hadir Asisten Tindak Pidana Khusus Triyono Rahyudi,  Kepala BPPW, Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Rektor Universitas Pattimura, Perwakilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Perwakilan Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Maluku, PPK Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut UPP Dobo, Kepala UPBU Namrole, UPP Wonreli, UPBU Dobo, UPBU Karel Sadsitubun, UPP Namrole, Distrik Navigasi Tual dan Perwakilan OPD Kabupaten Kepulauan Aru (Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan).

Kajati Maluku dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jajaran bidang intelijen atas terselengaranya kegiatan Exit Meeting PPS dan PSD tahun 2023 dan kegiatan Entry Meeting PPS dan PSD tahun 2024, yang dipandang penting sebagai pelaksanaan tanggung jawab kerja dari Tim PPS Kejaksaan Tinggi Maluku terhadap PPS dan PSD selama tahun 2023.

“Pengamanan PPS dan PSD  bukan bertujuan untuk menghapus stakeholder dari pertanggung jawaban baik secara perdata, administrasi maupun pidana atas perbuatan melawan hukum, namun tujuan PPS dan PSD adalah untuk meminimalisir adanya praktek penyimpangan dan mempercepat pembangunan bisa berjalan secara lancar sesuai dengan target operasi yang sudah ditetapkan tim PPS,” ungkapnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah mengamanatkan Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

“Peran aktif Kejaksaan sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang intelijen penegakan hukum diwujudkan dalam melaksanakan pengamanan pembangunan strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memastikan pembangunan strategis tersebut dilaksanakan secara objektif, akuntabel, dan profesional, dalam rangka mendukung dan menyukseskan program pembangunan strategis dan penguatan iklim investasi,” katanya.

Kajati juga mengapresiasi kinerja Bidang Intelijen Kejati Maluku yang telah berhasil melaksanakan pendampingan proyek di tahun 2023 sebanyak 34 paket PPS dan 54 paket PSD yang terdiri dari proyek-proyek pada sektor infrastruktur jalan, sektor kepelabuhanan, kebandarudaraan, pendidikan, pengairan, pengolahan air, bendungan dan sektor strategis lainnya. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!