Kodim Masohi Gelar Binkom Cegah Konflik Sosial

AMBON, MalukuTerkini.com - Kodim 1502/Masohi menggelar Seminar Binkom Cegah Konflik Sosial, Rabu (19/3/2025).

Kegiatan seminar dalam rangka mendukung program Komando Atas, Staf Intelijen TNI – AD (Sintelad) berlangsung di Aula Jenderasl M Jusuf Kodim 1502/Masohi.

Binkom Cegah Konflik Sosial Kodim 1502/Masohi digelar dengan tema "Peran Seluruh Komponen Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial".

Pelaksanaan kegiatan ini mendapat respons baik dan dihujani dengan interupsi peserta seminar tersebut dengan pembawa materi  dari Mabes TNI AD, Dandim 1502/Masohi, Kabankesbangpol Mewakili Bupati dan Kabag Binmas, polres Malteng.

"Antusias warga sangat tinggi, mereka berebutan bertanya bahkan tidak peduli moderator, karena materi ini sangat relevan dengan kondisi di wilayah mereka," jelas Dandim 1502/Masohi Letkol Czi Muhamad Yusuf Aksa.

Fahri salah satu peserta seminar dalam pertanyaannya langsung menyoroti kebijakan Pemkab Malteng yang selalu memicu konflik sosial.

"Adanya persyaratan rekomendasi untuk membuat hak/sertifikat yang dinilai sangat membahayakan karena ada orang yang memiliki kedekatan dengan pejabat bisa mendapat rekomendasi sertifikat, sementara yang tidak punya kedekatan  tidak dapat sertifikat/di tolak BPN," ungkapnya.

Kedua, masalah penerangan lampu-lampu jalan yang bisa menimbulkan masalah kriminal dan adanya desain-desain konflik untuk menarik anggaran pemda di saat bersamaan adanya, upaya efesiensi anggaran.

Sementara itu dari  Pemerintah Negeri Haya menyoroti terkait dengan konflik Haya dimana  pemerintah tmelibatkan aparat untuk melakukan

Investigasi secara menyeluruh aparat terus hadir memantau keamanan serta adanya upaya negosiasi.

Sementara dari pemerintah Tananahu  menolak kehadiran PTPN untuk menanam sawit di lahan petuanan Negeri. Mereka akan terus berjuang mempertahankan tanah negeri sampai titik darah terakhir

Olehnya itu, pemerintah negeri Tananahu memimta pemda untuk tidak memberi izin.

Warga juga meminta agar masalah lahan dan tanah TNI AU yang di nilai telah merampas hak rakyat di Soukuhu Amahai akan menimbulkan konflik segera diselesaikan serta pos yang ada di liang setelah di tinggal Satgas Pamrahean agar kembali di aktifkan.

Atas keluhan dan keresahan serta masukan warga mewakili pemerintah daerah Kabakesbangpol langsung meresponi dan mencatat untuk merekomandasikan kepada bupati. (MT-04)