AMBON, MalukuTerkini.com – Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau yang digelar oleh jaringan masyarakat sipil Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM) bersama dukungan Yayasan Ipas Indonesia dan Yayasan Ina Ata Mutiara Maluku, 11–13 Juni 2026, melahirkan sejumlah rekomendasi strategis guna mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kebutuhan perempuan di Maluku.
Koordinator GBPM, Lusia Peilouw mengaku hasil konsolidasi yang melibatkan perempuan dari 11 kabupaten/kota tersebut menghasilkan empat agenda prioritas yang akan menjadi dasar advokasi dan kerja bersama ke depan.
“Empat fokus utama yang disepakati merupakan hasil pemetaan persoalan serta kebutuhan perempuan dari berbagai wilayah di Maluku,” ungkap Lusia dalam kegiatan Media Gathering di Sekretariat Komnas HAM Maluku, Rabu (17/6/2026).
Empat agenda prioritas tersebut mencakup penguatan adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas, perlindungan hukum dan pencegahan kekerasan berbasis gender khususnya kekerasan seksual, pemenuhan hak kesehatan reproduksi, serta pembangunan dan penguatan jejaring perempuan lintas pulau.
Menurut Lusia, rekomendasi yang dihasilkan merupakan refleksi dari berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan Maluku, mulai dari keterbatasan akses layanan kesehatan dan sosial, perlindungan hak asasi manusia, hingga akses terhadap sumber daya ekonomi yang belum merata.
“Seluruh peserta memetakan persoalan yang dihadapi di daerah masing-masing, kemudian menyatukannya menjadi rekomendasi bersama yang akan ditindaklanjuti secara kolektif,” ungkapnya.
Forum yang dibuka oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan itu diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai wilayah di Maluku.
Peserta yang hadir berasal dari beragam latar belakang, mulai dari aktivis, tokoh perempuan, ibu rumah tangga, jurnalis, mahasiswa, biarawati, kelompok LGBTQ, hingga peserta laki-laki yang memiliki perhatian terhadap isu kesetaraan gender. Keragaman tersebut menjadi kekuatan dalam memperkaya perspektif dan gagasan yang lahir selama forum berlangsung.
Sekretaris GBPM, Linda Holle, menilai penguatan gerakan perempuan membutuhkan dukungan yang lebih luas, termasuk kolaborasi dengan media massa dan komunitas jurnalis.
Menurutnya, media memiliki peran penting dalam mempercepat perubahan kebijakan serta mengawal berbagai persoalan yang dihadapi perempuan.
“Jurnalis merupakan bagian dari jaringan gerakan perempuan. Dukungan media sangat penting untuk memperluas suara perempuan sekaligus mendorong percepatan respons terhadap berbagai isu yang muncul,” ujarnya.
Ketua Panitia Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau, Jacquelin Akyuwen, menyebut forum tersebut menjadi ruang strategis bagi perempuan Maluku untuk menyuarakan aspirasi, berbagi pengalaman, dan memperkuat solidaritas dalam mendorong perubahan sosial.
“Ini menjadi momentum penting bagi perempuan dari berbagai pulau untuk bersama-sama menentukan arah perjuangan dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Panitia, Ulfa Tuahuns, menjelaskan forum tersebut merupakan pertemuan besar kedua perempuan Maluku setelah Kongres Perempuan Maluku yang berlangsung pada 2009.
“Setelah 17 tahun, perempuan Maluku kembali berkumpul dalam forum besar untuk memperkuat gerakan, menyatukan gagasan, dan menyusun langkah bersama menghadapi tantangan masa kini,” ujar Ulfa. (MT-04)
