TERNATE, MalukuTerkini.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluu Utara  telah menganggarkan 220 unit kapal untuk nelayan pada 2025.

Hal itu diungkapkan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda  Saat pembukaan Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Maluku Utara yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan PDT RI Yandri Susanto dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Pelabuhan Perikanan Bastiong, Ternate, Rabu (5/8/2026).

“Pada 2026, Pemprov juga menganggarkan 1.000 mesin tempel 15–20 PK dengan skema cost sharing bersama badan usaha, agar nelayan memiliki alat tangkap sendiri dan pasokan ikan ke Koperasi Merah Putih bisa berkesinambungan,” ungkapnya.

Gubernur Sherly Sherly juga mengapresiasi alokasi dana Rp2,5 miliar per desa untuk pengembangan usaha koperasi dari pemerintah pusat.

Walau begitu, ia menyoroti persoalan data yang menyebabkan Maluku Utara kehilangan kuota program strategis.

“Untuk program cetak sawah baru, dari usulan awal 10.000 hektare, setelah verifikasi lapangan oleh UGM ternyata lahan yang layak hanya 2.500 hektare. Artinya kita kehilangan kuota 7.500 hektare akibat data lahan. Saya minta bupati/wali kota berkoordinasi dengan desa masing-masing untuk memverifikasi ulang. Masih ada waktu satu bulan ke depan untuk perbaikan data,” tandasnya.

Hal serupa terjadi pada program Kampung Nelayan Merah Putih. Dari usulan 37 titik hingga 2030, yang lolos verifikasi hanya 12 titik.

“Pesan saya, lahan yang diusulkan jangan asal. Harus diverifikasi ukurannya (size), persyaratan teknisnya. Untuk Kampung Nelayan dan sawah tidak butuh sertifikat, cukup surat keterangan desa. Namun, kalau di lapangan tidak sesuai, kuota kita yang hilang. Sangat disayangkan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto menegaskan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari Asta Cita ke-6 Presiden RI untuk membangun dari desa.

“Indonesia tidak akan terang benderang hanya dengan satu lampu di Monas. Indonesia akan terang ketika lilin-lilin kecil di setiap desa menyala. Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu lilin itu,” tandasnya.

Sementara itu, Menko Pangan RI Zulkifli Hasan menegaskan arah kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo berpihak kepada rakyat.

“Tahun 2025 kita sudah tidak impor beras. Kita surplus 4,2 juta ton. Fokus tahun ini adalah mengangkat nelayan dan petani desil 1, serta mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tandasnya.

Turut hadir Wamendagri Bima Arya Sugiarto, para anggota DPR RI Komisi VI, Forkopimda Maluku Utara, para bupati/wali kota, serta perwakilan BUMN dan asosiasi desa se-Indonesia.

Acara dilanjutkan dengan Seminar KDKMP dengan pemateri Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Deputi Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbeth HO Siagian, Warek 2 Unkhair Ternate Irfan Zam, serta Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Tatang Mulyono. (MT-08)