TERNATE, MalukuTerkini.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menilai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sangat ampuh dalam menekan dampak kekeringan ekstrem di wilayahnya.
Pemprov Maluku Utara berharap agar masa operasi hujan buatan tersebut dapat diperpanjang demi memulihkan ketersediaan air bersih warga dan menyelamatkan sektor pertanian.
Hal itu dungkapkan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam rapat evaluasi pelaksanaan OMC yang berlangsung di ruang Emergency Operation Center (EOC) Kantor Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Bandara Sultan Baabullah, Ternate, Selasa (8/9/2026).
Wagub mengaku penanganan cepat dari pemerintah pusat ini berawal dari surat permohonan resmi yang dikirimkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, pada 27 Agustus 2026 menyusul makin meluasnya wilayah yang mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) dan kekeringan ekstrem.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim OMC atas respons yang begitu cepat terhadap surat kami yang dikirim tanggal 27 Agustus kemarin. Luar biasa, surat dari Ibu Gubernur langsung direspons cepat oleh BNPB dan BMKG di pusat,” ungkapnya
Dikatakan, kecepatan intervensi dari pemerintah pusat sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku Utara, terlebih di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah pada tahun 2026.
“Langkah darurat ini menjadi bukti nyata hadirnya negara untuk menangani bencana yang dialami masyarakat daerah. Bantuan penanganan ini membuat kami benar-benar merasakan perhatian penuh dari pusat. Ini bukti nyata hadirnya negara untuk masyarakat di daerah,” katanya.
Ia menjelaskan penanganan kekeringan melalui rekayasa cuaca bersifat sangat krusial karena dampaknya tidak hanya memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melainkan telah mengancam ketahanan air minum dan sektor pertanian warga.
Pemantauan di lapangan menunjukkan krisis air baku mulai melanda sejumlah wilayah vital, seperti Weda di Halmahera Tengah, Kao dan Malifut di Halmahera Utara, Pulau Bacan di Halmahera Selatan, hingga Kabupaten Kepulauan Sula.
Menurutnya, mayoritas warga Maluku Utara sangat bergantung pada ketersediaan air permukaan dan sumur gali untuk kebutuhan harian. Ketika kemarau melanda lebih dari satu hingga dua bulan, krisis air bersih langsung merata di berbagai daerah.
“Dampaknya sudah meluas. Sekitar 85 persen masyarakat kita mengandalkan air permukaan dan sumur gali. Begitu kemarau melanda lebih dari satu hingga dua bulan, krisis air bersih langsung terjadi. Karena itu, penanganan lewat pembasahan lahan dan hujan buatan ini sangat membantu masyarakat,” ungkapnya.
Mengingat intervensi rekayasa cuaca yang berjalan sejak 5 September tersebut terbukti efektif menurunkan hujan serta menekan munculnya titik api (hotspot), Pemprov Maluku Utara berharap operasi yang dijadwalkan berakhir pada Selasa (8/9/2026) dapat diperpanjang selama satu minggu ke depan.
Pihaknya bahkan telah berkomunikasi langsung dengan kementerian terkait di Jakarta guna mengupayakan perpanjangan masa operasi tersebut.
“Jika secara teknis indikatornya memungkinkan, kami sangat berharap operasi penanganan ini bisa diperpanjang. Kami juga sudah berkomunikasi ke tingkat kementerian di Jakarta agar penanganan ini terus berlanjut satu minggu ke depan demi memulihkan kondisi lahan dan sumber air warga,” ujar Wagub.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah Ternate, Desindra Deddy Kurniawan, mengaku wilayah Maluku Utara telah memasuki kategori kekeringan ekstrem sejak pertengahan Agustus lalu, di mana beberapa wilayah seperti Halmahera Utara, Halmahera Barat, Morotai, dan Pulau Batang Dua mencatatkan Hari Tanpa Hujan hingga lebih dari 60 hari.
Desindra mengonfirmasi bahwa selama pelaksanaan OMC pada 5 hingga 8 September, rekayasa cuaca terbukti berhasil memicu turunnya hujan di kawasan-kawasan rawan kekeringan. “Selama periode OMC tanggal 5–8 September, hujan terpantau berhasil turun di sejumlah area target yang meliputi Halmahera Timur (Subaim, Maba), Halmahera Utara (Tobelo), Sofifi, Morotai, Halmahera Barat, hingga Halmahera Selatan,” ungkapnya. (MT-08)
