AMBON, MalukuTerkini.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku memperkuat ekosistem keuangan inklusif bagi masyarakat pesisir melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang disinergikan dengan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Waelihang, Kabupaten Buru.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat desa terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan formal, mulai dari pembiayaan usaha, tabungan, investasi hingga perlindungan sosial.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, dalam keterangannya Selasa (22/9/2027) mengatakan pengembangan EKI merupakan salah satu program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Buru yang kemudian disinergikan dengan program KNMP.
Menurut Haramain, sinergi tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem keuangan yang lebih kuat di tingkat desa, khususnya bagi masyarakat nelayan dan pelaku usaha yang membutuhkan dukungan permodalan.
“Rangkaian kegiatan Launching Program Ekosistem Keuangan Inklusif pada hari ini diharapkan dapat menjadi pemantik dalam meningkatkan akses dan inklusi keuangan masyarakat desa, terutama Desa Waelihang,” ungkapnya.
Ia berharap kemudahan akses terhadap produk lembaga jasa keuangan formal dapat mendorong peningkatan kesejahteraan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak hanya mendapatkan sosialisasi mengenai layanan keuangan, tetapi juga dipertemukan langsung dengan lembaga jasa keuangan melalui kegiatan business matching dan Aksi Inklusi Keuangan.
PT Bank Rakyat Indonesia menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sementara PT Permodalan Nasional Madani menyalurkan pembiayaan Mekaar Madani.
Di sektor tabungan, dilakukan pembukaan rekening TabunganKU dan Simpanan Pelajar (SimPel) melalui PT BPD Maluku dan Maluku Utara serta pembukaan rekening SimPel melalui PT BPR Modern Express.
Selain itu, PT Pegadaian membuka akses Tabungan Emas bagi masyarakat, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Rangkaian program tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan yang didorong OJK tidak hanya berorientasi pada pembiayaan, tetapi juga mencakup budaya menabung, investasi serta perlindungan sosial bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut turut melibatkan Pemerintah Kabupaten Buru, perangkat desa, Dinas Kelautan dan Perikanan, lembaga jasa keuangan serta pemangku kepentingan lainnya.
Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Buru, MZ Effendy Rada, menyambut baik program tersebut. Pemkab Buru, kata dia, akan terus memperkuat sinergi dengan OJK dan lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya di desa dan kawasan pesisir.
Selain akses keuangan, masyarakat nelayan juga mendapatkan Bimbingan Teknis Nelayan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buru.
OJK Maluku berharap keberadaan ekosistem keuangan inklusif di Desa Waelihang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan dan memperkuat perekonomian keluarga.
Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membawa layanan keuangan formal semakin dekat dengan masyarakat di wilayah pesisir. (MT-04)
