AMBON, MalukuTerkini.com – Polda Maluku mulai memetakan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Maluku menyusul tercatatnya 94 kejadian sepanjang Agustus hingga November 2026. Dari jumlah tersebut, luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 1.621 hektare.
Pemetaan wilayah rawan ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan operasional Satuan Tugas (Satgas) Amanusa II Polda Maluku dalam menghadapi ancaman Karhutla, sekaligus mengoptimalkan langkah pencegahan dan penanganan di lapangan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Satgas Amanusa II Polda Maluku yang berlangsung di Ruang Posko Astacita Biro Operasi Polda Maluku, Selasa (10/11/2026).
Rapat dipimpin Karoops Polda Maluku Kombes Pol Monang MZ Simanjuntak selaku Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) Satgas Amanusa II Polda Maluku. Kegiatan itu turut dihadiri Karo Rena Polda Maluku, Kabag Psikologi Biro SDM, serta para kepala satuan tugas dan kepala subsatuan tugas Amanusa II.
Berdasarkan rekapitulasi penanganan Karhutla periode Agustus-November 2026, Kabupaten Maluku Tengah menjadi daerah dengan frekuensi kejadian tertinggi, yakni sebanyak 33 kasus.
Tingginya angka kejadian di wilayah tersebut menjadi perhatian Polda Maluku dalam menentukan prioritas pemantauan, meningkatkan langkah pencegahan, serta mempersiapkan personel dan sarana pendukung untuk mengantisipasi potensi kebakaran berikutnya.
Simanjuntak menegaskan, penanganan Karhutla membutuhkan kesiapan operasional yang terencana, koordinasi solid, serta keterlibatan seluruh unsur yang tergabung dalam satgas.
“Penanganan Karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada tindakan ketika api sudah membesar. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membangun kesiapsiagaan, memperkuat deteksi dini, mengoptimalkan pemantauan wilayah rawan, serta memastikan setiap unsur yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawabnya,” tandasnya.
Menurutnya, melalui rapat evaluasi tersebut, Polda Maluku ingin memastikan seluruh langkah penanganan Karhutla berjalan lebih terarah, terpadu, dan responsif terhadap setiap perkembangan di lapangan.
“Data kejadian dan luas wilayah terdampak harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan. Dengan demikian, sumber daya personel maupun sarana pendukung dapat diarahkan secara efektif, terutama ke daerah dengan intensitas kebakaran yang tinggi. Keberhasilan penanggulangan Karhutla tidak hanya diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan mencegah terjadinya kebakaran baru, meminimalkan dampak terhadap lingkungan, serta melindungi keselamatan masyarakat,” ungkapnya.(MT-04)
