AMBON, MalukuTerkini.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus mengoptimalkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya gempa bumi dan tsunami, melalui penguatan mitigasi, penyediaan sarana evakuasi, serta edukasi kepada masyarakat.
Kesiapsiagaan dioptimalkan mengingat Kota Ambon memiliki potensi ancaman bencana yang tinggi dan pengalaman kejadian gempa bumi yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Wali Kota Ambon, Bodewin M Wattimena, menegaskan kesiapsiagaan tidak cukup hanya dibangun dengan mengingat sejarah bencana, tetapi harus disertai pemahaman mengenai langkah penyelamatan diri dan tindakan yang tepat ketika situasi darurat terjadi.
Hal tersebut disampaikan Bodewin saat memberikan sambutan pada kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami (SLG) 2026 di Balai Kota Ambon, Sabtu (24/10/2026).
Wattimena mengingatkan kembali sejumlah peristiwa bencana yang pernah terjadi di Ambon. Salah satunya peristiwa pada 1950 yang dikaitkan dengan fenomena naik turunnya air laut di kawasan Galala dan Hative Kecil.
Selain itu, gempa bumi bermagnitudo 6,8 yang mengguncang Ambon pada 2019 menjadi pengingat bahwa aktivitas kegempaan dapat menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat maupun infrastruktur.
“Ambon adalah kota rawan bencana. Gempa bumi termasuk ancaman yang terus ada. Karena itu, kita harus mempersiapkan diri dan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko ketika bencana terjadi,” jelasnya.
Menurutnya, pengalaman dari berbagai kejadian bencana tersebut harus menjadi dasar untuk memperkuat upaya antisipasi.
“Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang ancaman bencana sekaligus memastikan tersedianya sarana pendukung yang memadai untuk proses evakuasi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Pemkot Ambon telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Ambon sebagai landasan dalam menjalankan berbagai upaya pengurangan risiko bencana.
“Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan melalui penyusunan peta jalan penanggulangan bencana, perencanaan kontingensi, pemasangan rambu-rambu evakuasi, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait,” jelasnya.
Dikatakan, Pemkot Ambon juga menjalin kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta UNESCO untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan ialah melalui program Tsunami Ready di Negeri Galala dan Hative Kecil.
“Program tersebut diarahkan untuk membangun masyarakat yang memahami potensi ancaman tsunami, mengetahui jalur evakuasi, serta mampu mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi keadaan darurat,” katanya.
Wattmimena menegaskan edukasi kebencanaan harus dilaksanakan secara berkelanjutan serta pengetahuan yang diperoleh masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar benar-benar memberikan manfaat ketika bencana terjadi.
“Penguatan mitigasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam memahami risiko di lingkungan masing-masing,” tandasnya.
Keberhasilan mitigasi bencana, katanya, tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah dan ketersediaan fasilitas pendukung.
“Kesadaran masyarakat dalam memahami serta mengikuti prosedur keselamatan juga menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian material,” katanya.
Menurut Wattimena, koordinasi antara pemerintah, lembaga kebencanaan, dan masyarakat harus terus diperkuat agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif. Kesiapan seluruh pihak diperlukan supaya masyarakat dapat merespons ancaman dengan cepat dan tepat.
“Bencana memang tidak bisa kita hindari sepenuhnya, tetapi risiko dan jumlah korban dapat kita kurangi. Yang kita harapkan adalah masyarakat memahami cara menyelamatkan diri ketika gempa bumi dan tsunami terjadi,” ungkapnya.
Melalui kegiatan SLG 2026, Wattimena berharap masyarakat semakin memahami karakteristik ancaman bencana di Kota Ambon sekaligus memiliki keterampilan praktis dalam menghadapi keadaan darurat.
“Kesiapsiagaan perlu dibangun sebagai budaya bersama. Dengan pemahaman yang memadai, dukungan sarana evakuasi, serta koordinasi yang kuat, masyarakat diharapkan mampu melindungi diri sendiri dan orang lain ketika bencana terjadi,” tandasnya. (MT-04)
