Pilkades Serentak di Ambon Bakal Gunakan Sistem e-Voting

AMBON - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di delapan desa dan negeri adat di kota Ambon akan menggunakan sistem elektronik (e-voting).

Desa yang akan menggelar pilkades serentak yaitu Wayame, Poka, Hunuth, Nania, Waiheru, Latta dan Galala. Selain itu ada juga Negeri Hative Kecil.

“Penggunaan sistem e-voting merupakan ketentuan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, yang merupakan perubahan kedua terhadap Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mana harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi,” kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon, Ema Waliulu, kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Rabu (2/6/2021)

Ia menjelaskan, pelaksanaan Pilkades serentak masih menunggu Peraturan Wali Kota (Perwali), sebagai dasar hukum pelaksanaannya, sementara itu, dua desa yakni Latta dan Galala, telah ditetapkan sebagai tempat simulasi pelaksanaan e-voting yang berbasis teknologi.

“Latta dan Galala menjadi pilihan karena jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) di kedua desa itu paling sedikit jumlahnya dibandingkan dengan desa lainnya dalam pilkades serentak,” jelasnya.

Dikatakan, dengan sistem e-voting proses pemberian suara akan lebih akurat, karena langsung terkoneksi dengan KTP elektronik. Oleh sebab itu, NIK masing-masing pemilih harus sudah tervalidasi pada Dinas Dukcapil Kota Ambon.

“Pemerintah desa akan lakukan sosialisasi ke masyarakat. Aturan 6 bulan menetap harus punya kependudukan baru, tapi ternyata ada yang sudah pindah bertahun-tahun data KTP belum berubah,” katanya.

Hal lain yang harus dikoordinasikan sebelum pelaksanaan Pilkades, menurut Waliulu, terkait dengan pengadaan alat e-voting itu sendiri, yang hanya diperuntukan untuk maksimal 500 orang pemilih. Karenanya, ia berharap ada kebijakan khsusus, jika kelebihan jumlah pemilih tidak terlalu banyak.

“Masih kita konsultasikan ke Kemedagri, jika kelebihan pemilih tidak terlalu banyak tidak perlu kita pengadaan alat lagi,” ungkapnya.

Waliulu optimis pilkades serentak dapat terlaksana tahun ini, untuk itu dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat sangat diperlukan.

“Target untuk pilkades serentak paling lambat bulan September tahun ini,” tandasnya. (MT-05)