Sekilas Info

KPK Puji 38 Pemda yang Larang PNS Terima Bingkisan Lebaran

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) memuji 38 pemerintah daerah (Pemda) yang menindaklanjuti surat edaran KPK dengan melarang para PNS menerima gratifikasi berbentuk bingkisan atau hal lainnya terkait lebaran. Menurut KPK, hal tersebut merupakan bentuk pencegahan korupsi.

"KPK mengapresiasi langkah pemda tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah terkait penerimaan gratifikasi oleh pejabat publik pada momen hari raya Lebaran," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (25/5/2019).

Ia mengingatkan para PNS untuk menolak sejak awal jika ada yang memberi gratifikasi dalam bentuk apapun terkait lebaran. Namun apabila dalam kondisi tertentu tidak bisa menolak, penerimaan itu harus dilaporkan ke KPK.

"Bila karena kondisi tertentu tidak dapat menolak, maka penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan paling lambat 30 hari kerja kepada KPK," jelasya.

KPK sebelumnya telah mengeluarkan surat nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tertanggal 8 Mei 2019 yang isinya mengimbau para pejabat negara tidak menerima gratifikasi berupa uang, bingkisan, parcel, atau bentuk lainnya menjelang Idul Fitri atau Lebaran 2019. Menurut KPK, ada sanksi etik hingga pidana bagi pejabat ataupun PNS yang menerimanya.

Salah satu poin dalam surat tersebut meminta pimpinan instansi membuat surat edaran terbuka kepada publik yang menyatakan pegawai di instansinya tidak menerima gratifikasi. Sedangkan pimpinan korporasi diminta melakukan pencegahan agar bawahannya tak memberikan apa pun kepada pejabat.

Berikut Pemda yang membuat surat edaran larangan menerima gratifikasi terkait lebaran:

Pemprov:
1. Pemprov Sulawesi Tenggara

  1. Pemprov Bengkulu
  2. Pemprov Jawa Timur
  3. Pemprov Riau
  4. Pemprov Kalimantan Timur
  5. Pemprov Banten
  6. Pemprov Jawa Barat
  7. Pemprov Lampung
  8. Pemprov Sumatera Selatan
  9. Pemprov Sumatera Utara
  10. Pemprov Sumatera Barat
  11. Pemprov Jawa Tengah

Pemkot:
1. Pemkot Cilegon

  1. Pemkot Metro Lampung
  2. Pemkot Tasikmalaya
  3. Pemkot Malang
  4. Pemkot Palembang
  5. Pemkot Makassar
  6. Pemkot Balikpapan
  7. Pemkot Cimahi
  8. Pemkot Bandar Lampung

Pemkab:
1. Pemkab Bandung Barat

  1. Pemkab Ciamis
  2. Pemkab Pesisir Barat, Lampung
  3. Pemkab Muarojambi, Jambi
  4. Pemkab Sidoarjo
  5. Pemkab Mura, Sumsel
  6. Pemkab Trenggalek, Jatim
  7. Pemkab Kotawaringin Timur, Kalteng
  8. Pemkab Bogor
  9. Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu
  10. Pemkab Mukomuko, Bengkulu
  11. Pemkab Tangerang
  12. Pemkab Blora
  13. Pemkab Bengkulu Tengah
  14. Pemkab Subang
  15. Pemkab Lampung Selatan
  16. Pemkab Kendal.

 (MT-06)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!