BPS: Indeks Demokrasi DKI Jakarta Tertinggi, Maluku di Urutan 13

JAKARTA - Provinsi DKI Jakarta memperoleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tertinggi pada 2018 dengan angka 85,06 dalam skala 0 sampai 100. Sebaliknya, predikat IDI terendah jatuh ke Provinsi Papua Barat dengan skor 58,29. Sementara IDI Provinsi Maluku menempati peringkat 13 diantara 34 provinsi dengan skor 75,51.

Walau begitu, nilai IDI Provinsi Maluku mengalami penurunan dari tahun 2017 yaitu 77,45. Maluku termasuk 14 provinsi yang mengalami penurunan nilai IDI.

Adapun urutan daerah peringkat IDI dari yang terbaik hingga terburuk berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu DKI Jakarta dengan nilai 85,08; Bali dengan skor 82,37; Nusa Tenggara Timur 82,32; Kalimantan Utara 81,07, dan DI Yogyakarta menempati posisi kelima dengan nilai 80,82.

Kemudian, Aceh dengan nilai 79,97; Kalimantan Selatan dengan nilai 79,92; Kep Riau dengan nilai 79,19; Sulawesi Utara dengan nilai 77,77; Riau dengan nilai 77,59; Sumatera Selatan dengan nilai 77,14; Kalimantan Barat dengan skor 76,14 menempati posisi ke 12.

Selanjutnya, Maluku dengan nilai 75,51; Sulawesi Tengah dengan nilai 75,29; Sulawesi Tenggara dengan nilai 74,32, Kalimantan Timur dengan nilai 73,88; Banten dengan nilai 73,78; Nusa Tenggara Barat dengan nilai 73,63; Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 73,43; Jawa Timur dengan nilai 72,86; Gorontalo 72,59; Jawa Tengah dengan nilai 72,17, Maluku Utara dengan nilai 72,10 dan Sulawesi Barat dengan nilai 71,46.

Lalu, 10 daerah dengan IDI terburuk adalah Kalimantan Tengah dengan nilai 71,27; Sulawesi Selatan dengan nilai 70,88; Bengkulu dengan nilai 70,71; Jambi dengan nilai 66,71; Lampung dengan nilai 68,67; Sumatera Barat dengan nilai 67,06; Jawa Barat dengan nilai 65,50; Sumatera Utara dengan nilai 64,33; Papua dengan nilai 62,20 dan terendah ialah Papua Barat 58,29.

Kepala BPS, Suhariyanto menjelaskan, dibandingkan capaian IDI pada 2017, terdapat 20 provinsi mengalami peningkatan dan 14 provinsi mengalami penurunan angka IDI.

Ia menyebut, Aceh dan Nusa Tenggara Timur masing-masing meningkat 9,04 dan 6,82.

"Sementara, dua provinsi yang skor IDI-nya turun adalah Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, masing-masing menurun sebesar 6,68 dan 5,41 poin," kata Suhariyanto di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

Metodologi penghitungan IDI ini menggunakan empat sumber daya, yaitu review surat kabar lokal, review dokumen Perda dan Pergub, Focus Group Discussion (FGD), serta wawancara mendalam.

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Walau begitu, Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”.

IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). (MT-06)