oleh

Masyarakat Beri Suap Buat Jadi PNS, BKN: Itu Oknum

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak memungkiri masih adanya oknum pada proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Padahal, proses rekrutmen sudah dilakukan secara transparan melalui online.

Kepala Biro Humas BKN, Mohamad Ridwan mengaku pernah mendengar mengenai informasi adanya praktik suap di dalam proses menjadi PNS. Namun, ia menegaskan bahwa praktik tersebut dilakukan oleh oknum.

“Saya sampaikan tidak ada, itu karena oknum saja,” kata Ridwan di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia pada 2019 sebesar 3,70 pada skala 0 sampai 5. Angka itu lebih baik dari catatan di tahun sebelumnya sebesar 3,66.

IPAK dikeluarkan BPS satu tahun sekali. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa semangat anti korupsi di masyarakat semakin tinggi. Sebaliknya, jika semakin mendekati 0 maka semangat anti korupsinya semakin rendah.

IPAK ini disusun berdasarkan dua dimensi yakni dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Di tahun ini indeks persepsi turun 0,06 poin daru 2018 sebesar 3,86 menjadi 3,80. Sedangkan dimensi pengalaman naik 0,08 poin dari 3,57 di tahun lalu menjadi 3,65.

Menariknya meskipun IPAK membaik, di tahun ini masyarakat semakin permisif terkait korupsi di lingkup publik. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya persentase masyarakat yang menganggap wajar beberapa sikap yang dirasakan sebagai tindakan korupsi.

Menariknya lagi tahun ini peningkatan permisif yang paling besar terjadi pada variabel memberikan uang atau barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau pun swasta. Nilainya naik dari 10,62% di 2018 menjadi 29,94%.

Khusus PNS, Ridwan mencontohkan pada proses setelah menjadi PNS menuju pensiun. Dalam proses tersebut muncul dimensi pengalaman bahwa setiap pengurusan administrasinya berpotensi terjadi suap atau gratifikasi seperti yang disebut BPS.

“Jadi mungkin di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) itu kan ada Subbag kepegawaian dia yang membawa keperluan OPD ke BKD, untuk diteruskan ke BKN Kanreg, kemudian langsung ke pusat. Nah mungkin rentetan lingkaran ini yang muncul pengalaman,” jelas Ridwan.

Padahal, proses pengurusan pensiunan harus sudah diajukan satu tahun sebelum waktunya, sehingga proses administrasi bisa dikerjakan jauh-jauh hari dan biasanya penerbitan SK pensiun terjadi dua atau tiga bulan sebelum masa pensiun.

Oleh karena itu, Ridwan mengungkapkan bahwa BKN akan menindak tegas para oknum yang terbukti masih menghalalkan praktik suap dalam setiap layanan pemerintahan. Bahkan, BKN juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga BKN kantor regional tidak menumpuk berkas pengurusan pensiunan PNS.

“Jadi kalau teman teman di daerah bisa patuh dengan SOP dibikin pasti tidak akan terjadi,” ungkap dia. (MT-06)

Komentar

News Feed