Pemprov Maluku: Tidak Ada Penutupan Bandara dan Pelabuhan

AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku hingga saat ini tidak pernah mengambil kebijakan untuk mengisolasi wilayah atau lockdown yang dilakukan dalam bentuk penutupan bandar udara dan pelabuhan laut, sebab kebijakan tersebut kewenangan pemerintah pusat.

Hal itu diungkapkan Plt Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Maluku yang juga anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Melky Lohy kepada wartawan di Ambon, Jumat (27/3/2020).

Dikatakan, Maklumat Gubernur Maluku, hanya untuk membatasi perjalanan kedatangan ke wilayah Provinsi Maluku dan keberangkatan keluar wilayah Provinsi Maluku, melalui jalur transportasi udara dan/atau kecuali untuk hal-hal yang bersifat penting dan urgen.

Pernyataan Lohy ini menepis adanya informasi telah dilakukan penutupan bandara dan pelabuhan. "Jadi jika ada pemberitaan bahwa bandar udara dan pelabuhan laut di Ambon ditutup itu tidak benar," tandas Lohy.

Lohy mengatakan, Gubernur Maluku, Murad Ismail, sementara masih terus menunggu instruksi Presiden Joko Widodo, terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

"Masyarakat hanya perlu disiplin dan mengikuti arahan Pemerintah Pusat, termasuk Maklumat Gubernur Maluku, demi kebaikan bersama dalam upaya mencegah penyebaran virus corona. Beberapa di antaranya menjaga jarak, tak berdekatan satu sama lain, dan larangan berkumpul," katanya.

Dikatakannya sebelum maklumat dikeluarkan, Gubernur telah mengeluarkan kebijakan agar para pejabat maupun ASN (Aparatur Negeri Sipil) di jajararan Pemerintah Provinsi Maluku, untuk sementara waktu tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Gubernur juga memberlakukan mekanisme work from home (kerja dari rumah) bagi para ASN. Sejumlah acara pemerintah daerah yang sudah dijadwalkan sebelumnya pun dibatalkan.

Menurut Lohy, Gubernur berpendapat hal terpenting dalam pencegahan penyebaran virus corona saat ini adalah mengurangi mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak lagi berkumpul atau mendatangi kerumunan.

"Sampai saat ini, tidak ada kebijakan lockdown karena itu ranah Pemerintah Pusat. Lebih baik jaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19," ungkapnya. (MT-04)