Sekilas Info

Perbaiki Kelemahan, Akhirnya Pemkab MBD Dapat Opini WTP

LHP LKPD PEMKAB MBD - Kepala BPK Perwakilan Maluku, Muhammad Abidin saat menyerahkan LHP LKPD Pemkab MBD yang berlangsung secara virtual, di Kantor BPK Perwakilan Maluku, Senin (27/7/2020) sore.

AMBON - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tahun 2019 diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyerahan LHP LKPD Kabupaten MBD juga dilakukan secara virtual oleh Kepala BPK Perwakilan Maluku, Muhammad Abidin kepada Bupati MBD Benyamin T Noah, Senin (27/7/2020).

Kepala BPK Perwakilan Maluku Muhammad Abidin mengungkapkan BPK menemukan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern tersebut, adalah yaitu pengelolaan kas di kas daerah dan di Bendahara Pengeluaran belum tertib, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pengelolaan dana kapitasi FKTP belum memadai, penatausahaan persediaan belum tertib serta pengelolaan penatausahaan aset tetap masih belum sepenuhnya memadai. Sedangkan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah, kelebihan pembayaran pada dinas pekerjaan umum dan tata ruang  serta pelaksanaan tujuh paket pekerjaan pada lima organisasi perangkat daerah tidak sesuai dengan ketentuan,” ungkapnya.

Walau begitu, permasalahan yang ditemukan dalam laporan keuangan tersebut, tidak material dan signifikan yang dapat mempengaruhi kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2019.

"Laporan keuangannya menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah daerah tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga BPK memberikan kesimpulan opini WTP," tandas Abidin.

Abidin menjelaskan, Opini LKPD MBD Tahun 2019 mengalami peningkatan opini jika dibandingkan pada LKPD TA 2018 dari opini WDP ke WTP.

“Pemkab MBD telah memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam penyajian laporan keuangan tahun sebelumnya serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya.  BPK sangat mengapresiasi Pemkab Maluku Barat Daya yang mana telah berupaya keras melakukan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang terdapat pada laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya," jelasnya. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!