Kunjungi PPN Tantui, MKP Bagikan Bantuan Ke Nelayan

AMBON – Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tantui, Ambon Senin (31/8/2020).

Dalam kunjungan tersebut, MKP melihat sarana dan prasana yang ada di PPN Tantui.

MKP juga membagikan sejumlah bantuan untuk nelayan di PPN Ambon. Bantuan tersebut di antaranya 2 sertifikat radio kapal nelayan, sticker kanal frekuensi dan buku panduan. Kemudian paket bantuan sembako kepada 1000 nelayan senilai Rp 150 juta, kartu kepesertaan nakhoda dan ABK oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 704 orang serta santunan klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2020 sebanyak 1 orang senilai Rp 42 juta.

Selain itu, MKP juga menyerahkan bantuan Alat Komunikasi dan pemasangan rompi untuk 3 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Sementara dari sisi pemodalan, MKP menyerahkan penyaluran bantuan permodalan dari LPMUKP sebesar Rp 1,570 milyar untuk 13 pelaku usaha.

Saat berdialog dengan nelayan dan pelaku usaha, MKP menegaskan akan mewujudkan gagasan tersebut melalui kerja dan program nyata.

"Presiden mengingatkan kepada saya hal-hal yang beliau harapkan, dulu tidak terlaksana. 'Segera harus Pak Edhy buktikan. Siap pak dan ini kami datang,' kita lihat pelan-pelan," kata MKP saat menjawab pertanyaan nelayan saat dialog tersebut.

Dikatakan, Maluku sudah memiliki modal besar, terutama dari kondisi alamnya yang berada di 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu 714, 715 dan 718 serta tekad masyarakat untuk menjadikan laut sebagai sumber mata pencaharian. Menurutnya, pemerintah pusat tinggal melakukan penguatan di bidang yang dibutuhkan oleh daerah.

"Lumbung ikan jangan hanya wacana dan jangan terlalu jauh, yang di depan mata ini sudah ada. Kita punya Tual, Dobo, Benjina, Ambon," katanya

MKP juga mengaku untuk langkah mengatasi kekurangan kapal dan alat tangkap serta alat navigasi akan diupayakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kami juga akan memberikan kapal besar akan tetapi apakah para nelayan sudah mampu mengoprasikan kapal tersebut sebab hal ini menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan agar menyiapkan nelayan untuk mampu mengoperasikan kapal besar," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail mengaku daerah ini memilik karakter wilayah kepulauan dimana sebagian besar lokasinya ada di laut, di pantai dan di pesisir beserta kekayaan alamnya, namun walaupun hidup di tengah-tengah potensi kekayaan alam yang melimpah, masyarakat Maluku belum banyak menikmati manfaatnya.

"Kita harus memahami karakter sebagian besar masyarakatnya yang sehari-hari bersahabat dengan laut, berani menentang laut dan gelombang demi mendapatkan tangkapan ikan. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana mengelola kekayaan alam yang melimpah itu diperhadapkan dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi aksesibilitas dan konektivitas antara daerah yang terbatas peralatan dan teknologi," ungkapnya.

Dikatakan, dengan tantangan itu Pemprov Maluku mendorong ke pemerintah pusat, DPR, DPD maupun instansi lainnya untuk memperjuangkan menetapkan undang-undang daerah kepulauan bersama-sama dengan provinsi lainnya di Indonesia.

"Sampai hari ini harapan tersebut belum menjadi kenyataan, kami berharap dukungan penuh Pak Menteri dan jajaran agar impian Maluku untuk sejajar dengan daerah lain dalam hal pemerataan pembangunan bisa dirasakan," ungkap Gubernur.

Turut mendampingi MKP dalam kunjungan tersebut diantaranya Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Antam Novambar, Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti, Plt Dirjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Aryo Hanggono, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) TB Haeru Rahayu serta Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina Janwar.

Selain itu, ikut juga sejumlah staf khusus dan penasehat menteri juga hadir dalam kunjungan kerja ke Ambon kali ini. (MT-05)