Vaksinasi Covid-19 & Penerapan Protokol Kesehatan Jadi Prasyarat Pemulihan Ekonomi

AMBON - Vaksinasi dan penerapan disiplin protokol kesehatan Covid-19 menjadi salah satu prasyarat pemulihan ekonomi nasional karena episentrum krisis ekonomi penyebabnya adalah pandemi Covid-19.

"Vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan Covid-19 sangat penting agar kesehatan tetap terjaga. Mobilitas manusia kembali normal, aktivitas ekonomi dan dunia usaha membaik serta dampak rambatan ke sektor keuangan dan moneter dapat dicegah,” tandas Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengungkapkan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2020 yang dilakukan secara virtual, Kamis (3/12/2020).

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2020 tersebut juga diikuti Gubernur Maluku Murad Ismail secara virtual di Kantor Gubernur Maluku.

Selain Gubernur, hadir juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Noviarsano Manullang, Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Maluku Ronny Nazra, Pimpinan Perbankan, BUMN/D dan Instansi Vertikal Maluku, Pimpinan OPD terkait Lingkup Pemprov Maluku, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury.

Menurut Warjiyo, Bank Indonesia ikut mendanai pengadaan vaksin melalui “Burden Sharing” Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dan pihaknya menyambut baik pemerintah yang telah memesan bahkan mulai vaksinasi dalam waktu dekat.

Selain vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan Covid-19, kata Warjiyo ada lima kebijakan untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional yaitu Pertama, pembukaan secara bertahap sektor produktif dan aman.

Kedua, percepatan realisasi stimulus fiskal. Ketiga, peningkatan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Keempat, keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial dan Kelima, digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Selain itu, pembukaan sektor-sektor produktif dan aman, prioritas tertinggi diberikan kepada sektor-sektor yang memberi kontribusi tinggi Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor-ekspor besar seperti, makanan, minuman, kimia, farmasi, obat-obatan, kehutanan, hortikultura, perkebunan serta pertambangan biji logam dan juga 15 sektor lainnya sebagai prioritas kedua. Prioritas pertama dan kedua ini menyumbang hampir 40% PDB Nasional.

“Bahkan stimulus fiskal untuk mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi maju sebagai kebijakan kedua dimana kebijakan strategis APBN 2021, pemerintah telah menganggarkan defisit fiskal sebesar 5,7 triliun PDB. Pengalokasian sekitar 1.700 triliun ini masing-masing, untuk pendidikan sebesar 550 triliun. Kesehatan: 169,7 triliun. Perlindungan Sosial: 408,7 triliun dan Infrastruktur sebesar 417,8 triliun,” katanya.

Menurutnya, anggaran Perlindungan Sosial 408,7 triliun akan mampu menopang pertumbuhan konsumsi. Kenaikan besar belanja modal untuk mendukung infrastruktur akan mendorong pertumbuhan investasi.

Ia juga menambahkan, momentum pemulihan ekonomi nasional perlu terus didorong. Sinergi membangun optimisme perlu diperkuat dan sinergi inilah yang membuat BI bersemangat untuk berkoordinasi erat dengan pemerintah pusat dan daerah, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan, perbankan, dunia usaha, para investor, DPR, BPK, akademisi, media dan masyarakat,” ujarnya. (MT-04)