Program FMSRB Diharapkan Kurangi Resiko Banjir

AMBON – Program Flood Management In Selected River Basin (FMSRB) diharapkan memberikan dampak signifikan untuk mengurangi risiko banjir khususnya di wilayah Kota Ambon, sehingga kerugian harta benda dan dampak lainnya yang ditimbulkan akibat banjir dapat diminimalisir.

Hal ini disampaikan Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Kasrul Selang, saat membuka Pelatihan Hazard/Risk Map Use, Program FMSRB Tahun Anggaran 2021, di Ambon, Senin (14/6/2021).

Pemerintah pusat melalui program FMSRB memberikan perhatian yang cukup besar kepada Pemprov Maluku dan secara khusus Pemkot Ambon, untuk melakukan pengelolaan banjir secara terpadu pada sungai di wilayah Kota Ambon.

"Bencana alam perlu disadari, sebagai ancaman nyata bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara saat ini. Bencana alam sudah pasti memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi wilayah terdampak," kata Kasrul.

Kerugian yang dimaksud, jelas Kasrul, yakni kerugian fisik seperti kerusakan bangunan, ekosistem, sarana dan prasarana serta kerugian non fisik seperti korban jiwa, kesehatan mental dan psikis korban bencana. Maluku pun termasuk dalam provinsi berisiko tinggi terhadap bencana alam. Dimana jenis ancaman yang paling sering terjadi merupakan jenis bencana Hidrometeorologi yaitu banjir dan tanah longsor.

"Menyadari akan kerentanan terhadap bencana tersebut, maka perlu adanya peningkatankesiapsiagaan. Salah satunya dengan peningkatan kapasitas daerah, berupa penyiapan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu," jelasnya.

Kasrul mengatakan, program FMSRB ini secara umum memiliki empat sasaran. Pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan risiko banjir. Kedua, meningkatnya kualitas pengelolaan lahan dan infrastruktur pengendali banjir. Ketiga, meningkatnya kapasitas pengelolaan risiko banjir berbasis masyarakat Dan keempat, meningkatnya kualitas koordinasi penyusunan kebijakan dan pengelolaan banjir di tingkat nasional.

"Untuk mewujudkan sasaran ini, beberapa OPD dilibatkan. Salah satunya BPBD Maluku. Dengan intervensi, melalui upaya non fisik melalui peningkatan kapasitas dan penyebaran informasi banjir berbasis media publik," katanya.

Menurutnya, salah satu tujuan dilakukannya pelatihan ini, agar kapasitas aparatur lintas sektor kebencanaan semakin meningkat dalam hal pengelolaan risiko banjir, khususnya pemahaman dan pengenalan akan peta ancaman dan risiko serta penggunaan peta-peta tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah maupun pengambilan kebijakan kepala daerah.

Peserta Pelatihan Hazard/ Risk Map Use Tahun Anggaran 2021 berjumlah 40 orang yang merupakan perwakilan dari Instansi/Lembaga Kebencanaan lingkup Pemda Provinsi Maluku dan Kota Ambon, termasuk TNI/Polri.

Sedangkan narasumber kegiatan ini berasal dari: Kemendagri, BNPB, BMKG – Stasiun Meteorologi Pattimura, BAPPEDA Litbang Kota Ambon, dan CS 06 ID-CBFRM FMSRB. (MT-04)