Sekilas Info

Gubernur Maluku Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2020

AMBON - Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Maluku Tahun Anggaran 2020, Kamis (22/7/2021).

Pertanggungjawaban pelaksaan Anggaran yang disampaikan kepada DPRD Maluku berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK,  enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyerahan pertanggungjawaban ini disampaikan Gubernur dalam rapat paripurna dihadiri Wagub Barnabas Orno yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Melkianus Sairdekut, didampingi  Rasyad Effendi Latuconsina dan Azis Sangkala.

Gubernur sendiri mengikuti secara virtual dari kediamannya di kawasan Wailela didampingi Plh Sekda Sadli Ie.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan, laporan keuangan yang telah diperiksa BPK meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Ia merincikan berdasarkan Perda Maluku Nomor 17 Tahun 2019, tentang APBD tahun anggaran 2020 dan Perda Nomor 9 tahun 2020, tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020, maka pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 3,059 triliun, terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 3,045 triliun atau 99,57 persen.

“Pendapatan daerah tersebut, bersumber dari PAD sebesar Rp 545,752 miliar, pendapatan dana perimbangan Rp 2,498 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1,207 miliar. Pada komponen belanja daerah, dianggarkan sebesar Rp 3,890 triliun, terealisir sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 3,008 triliun atau 77,32 persen,” rincinya.

Realisasi belanja daerah tersebut, katanya, terdiri atas belanja operasi sebesar Rp 2,096 triliun, belanja modal sebesar Rp 591,452 milyar, belanja tak terduga sebesar Rp 93,681 miliar dan belanja transfer sebesar Rp 227,238 miliar.

“Pembiayaan daerah, bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah, dianggarkan sebesar Rp 863,926 miliar dan terealisir sebesar Rp 338,326 miliar atau 39,16 persen. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, dianggarkan sebesar Rp 32,800 milyar , terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 32,775 milyar  atau 99,92 persen," katanya.

Menurutnya, jika diperhadapkan antara realisasi penerimaan pembiayaan daerah, dengan pengeluaran pembiayaan daerah, maka diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp 305,551 miliar . Dengan demikian, secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah sebesar  Rp 3,045 triliun.

“Jika diperhadapkan dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 3,008 triliun, maka dihasilkan surplus APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 37.776.594.792,87. Surplus APBD tersebut, bila ditambahkan dengan pembiayaan netto sebesar Rp 305,551 miliar, maka dihasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 343.328.072.884,38,” ungkapnya.  (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!