Angka Kemiskinan Maluku Turun

AMBON, MalukuTerkini.com - Tingkat Kemiskinan di Maluku mengalami penurunan dari 17,99% di tahun 2020 menjadi 16,30% pada September 2021.

Pencapaian penurunan ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dan merupakan penurunan terbesar selama 10 tahun terakhir.

Hal ini disampaikan Penjabat Sekda Maluku Sadli Ie dalam Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan secara hybrid meeting Selasa (15/2/2022) dan dihadiri oleh unsur DPRD, Pemerintah Pusat dan Daerah, Tokoh Agama, Lembaga Non Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, di Kantor Gubernur Maluku yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku.

Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan Rancangan Tema RKPD Provinsi Maluku Tahun 2023 “Pemantapan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Pelayanan Dasar”.

Gubernur menyampaikan perencanaan pembangunan tahun 2023 tetap memperhatikan upaya penanganan Covid-19 serta pemulihan sosial dan ekonomi.

"Pimpinan Perangkat Daerah agar melakukan sinergitas program daerah dengan program nasional serta membangun kemitraan dengan BUMN dan swasta guna mengoptimalkan dana CSR untuk mendukung percepatan pembangunan daerah," tandasnya.

Pada kesempatan ini disampaikan juga capaian pembangunan daerah di masa pandemi selama tahun 2021 menunjukkan prestasi yang signifikan.

Sementara itu, Pertumbuhan Ekonomi Maluku tumbuh positif di atas rata-rata nasional sebesar 5,33% dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 3,42%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku tahun 2021 mencapai 69,71, meningkat 0,22 poin atau 0,32 persen dibanding capaian tahun sebelumnya. Capaian yang telah diperoleh di tahun 2021 akan dipertahankan dan terus ditingkatkan di tahun 2022 maupun 2023.

Karena itu adapun Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, yakni Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju Good Governance,        Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan, Pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan, Percepatan pengentasan kemiskinan, Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana;

Kemudian, Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang merata dan berkualitas, Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat dan daya saing pariwisata,        Pengembangan usaha ekonomi kreatif, Pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah dan Optimalisasi pengarusutamaan gender.

Hadir sebagai narasumber, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku dengan materi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023, Kepala BPS Provinsi Maluku dengan materi Perkembangan Pembangunan Sosial dan Ekonomi Provinsi Maluku dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023 disampaikan oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku. (MT-04)