Silaturahmi Bersama Forkopimda, Ini Pernyataan Sikap Latupati Maluku

AMBON, MalukuTerkini.com – Majelis Latupati Maluku meminta  masyarakat segera menghentikan semua tindakan kekerasan yang dapat menyengsarakan rakyat.

Hal ini disampaikan dalam pernyataan sikap yang dibacakan Sekretaris Umum Majelis Latupati Maluku, Decky Tasane saat Silaturahmi Raja-raja Bersama Forkopimda Provinsi Maluku yang berlangsung di Kantor Majelis Latupati Maluku, kawasan Passo - Ambon, Jumat (18/2/2022).

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan dihadapan  Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, didampingi ketua Majelis Latupati H Ibrahim M Wokas dan Kepala Kesbangpol Maluku Titus Renwarin, disebutkan Majelis Latupati Maluku merupakan lembaga adat yang menjadi wadah perkumpulan para raja se-Maluku, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, mengakui hak setiap masyarakat untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, berdemokrasi, mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan dan menolak segala bentuk kekerasan.

"Kami menngungkapkan rasa keprihatinan yang sangat mendalam atas beberapa kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban hidup katorang orang basudara di Maluku beberapa waktu belakangan ini," tandas Tasane.

"Untuk itu kami menghimbau kepada, semua pihak menghentikan tindakan kekerasan serta semua aksi yang menyebabkan kerugian secara fisik dan psikis berupa keresahan, rasa tidak aman, ketakutan di masyarakat. Menghentikan segala bentuk teror, provokasi yang berdampak pada permusuhan ras, suku, dan memecah belah sesama orang basudara," tandasnya.

Majelis Latupati juga menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk bersikap bijak dalam menggunakan sosial media ataupun platform media pengantar pesan dengan tidak menyebarkan konten-konten berisikan ujaran kebencian, aksi-aksi kekerasan dan berita palsu (hoax) dan menangkainya dengan memberikan rujukan eumber informasi terpercaya.

Selain itu, mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk melakukan penyelidikan terhadap seluruh rangkaian peristiva yang mengarah pada ternadinya keruauhan Di Beberapa tempat Di Wilayah Maluku.

Bahkan mendukung upaya penyelesaian konflik secara persuasif dan penegakan hukum sebagai bentuk tanggung jawab dari Pemerintah untuk mewujudkan perdamaian secara utuh dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip netralitas dan berkeadilan.

"Harapan kami agar pernyataan sikap ini dapat ditindaklanjuti oleh Gubernur Maluku, Pangdam Pattimura, Kapolda Maluku serta semua jajarannya dalam upaya merajud kembali perdamaian di bumi raja-raja," tandasnya. (MT-04)