Sekilas Info

Mahkamah Partai Golkar Anulir SK Pencopotan Pengurus yang Dilakukan Ramly Umasugi

AMBON, MalukuTerkini.com - Mahkamah Partai Golkar mengabulkan permohonan kader Golkar yang dicopot dari kepengurusan berdasarkan  SK 403 tahun 2021 tentang Restrukturisasi Pengurus DPD Partai Golkar Maluku.

Kader Golkar yang dicopot dari kepengurusan DPD I Partai Golkar Maluku oleh Ketua Ramly Umasugi dengan menerbitkan SK 403 tahun 2021 diantaranya Korbid Elektoral Dominggus Ayal, Wakil Ketua Bidang Organisasi Subhan Pattimahu, Wakil Ketua Bidang Pemuda Hamza Nurlili, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Constavina Litamahuputty dan Wakil Ketua Bidang Kesra Josina Siegers.

Putusan tersebut disampaikan majelis hakim Mahkamah Partai Golkar diketuai Supriansa didampingi empat hakim anggota dalam sidang yang berlangsung Jumat (25/3/2022) sejak sore hingga malam hari atas gugatan nomor 38/PI-Golkar/VI/2021 Provinsi Maluku.

"Saya selaku kuasa para pemohon ingin menyampaikan  puji Tuhan kita selaku pemohon, bersama pemohon prinsipal telah memenangkan suatu pergumulan, suatu perbuatan demi membela hak dan mengembalikan Marwah partai Golkar kedepannya," tandas kuasa hukum pemohon, Joemico Syaranamual Cs, Jumat (25/3/2022) malam.

Menurutnya, putusan mahkamah Partai telah mengabulkan permohonan pemohon, mengembalikan kader partai yang dipecat atau diganti dengan struktur sebagaimana terterata dalam SK nomor 403 tahun 2021 tidak berlaku dan dikembalikan pada SK nomor 371 tahun 2021.

"Hari ini permohonan kami dikabulkan dengan pokkok yang menyatakan bahwa surat permohonan rekstrukrisasi dinyatakan batal dan tidak sah otomatis surat SK 403 tentang kepengurusan terakhir itu menjadi dalam amar putusan tidak sah dan batal,  menyatakan SK 371 dinyatakan sah dan masih berlaku sehingga para pemohon ini dikembalikan dengan jabatan masing-masing," tandasnya menyampaikan amar putusan hakim.

SK 403 tahun 2021 jelasnya, merupakan SK dimana pada Januari 2021 ada surat permohonan restrukturisasi pengurusan DPD Provinsi Maluku Partai Golkar dan dalam surat telah mengajukan keabsahan yang dilakukan DPD I dalam hal ini Ketua dan Sekretaris.

"Ketua DPD Partai Golkar Ramly Umasugi sebagai termohon I  dan Sekretaris Partai Golkar termohon II, dalam pengajuan itu kami menjelaskan terkait tindakan-tindakan yang tidak prosedural dan tidak berdasarkan PO dan AD/ART yang menjadi dasar hukum bertindak seorang Ketua DPD dan Sekretaris dalam mengelola partai Golkar ini .

Karenanya, dari putusan hakim maka semua nama-nama jabatan dalam SK 403 tahun 2021 tidak sah.

"Ini putusan hukum dan final mengikat sehingga putusan mahkamah partai dalam menyelesaikan sengketa internasional berkaitan dengan kepengurusan itu final dan mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sehingga kami memohon dan meminta kepada ketua DPD 1 Golkar Maluku untuk kemudian melaksanakan isi dari putusan ini sehingga kami berharap kedepan Partai Golkar akan lebih baik lagi," tambahnya.

Untuk diketahui, gugatan para kader tersebut dimasukkan sejak Maret 2021 ke Mahkamah Partai Golkar di Jakarta, dan baru diputuskan Jumat (25/3/2022). (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!