Sekilas Info

Rakor Penanganan Konflik Kariu-Pelauw Kembali Digelar

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abednego Tarigan

AMBON, MalukuTerkni.com - Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Konflik yang terjadi di Negeri Kariu dan Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) kembali digelar di Ambon, Rabu (24/8/2022).

Rapat berlangsung tertutup dihadiri langsung Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abednego Tarigan itu merupakan kelanjutan dari rapat yang dilakukan secara daring 16 juni 2022 dan 9 Agustus 2022 lalu serta tinjauan lapangan pada 23 Agustus 2022 yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP) bersamaKementerian/Lembaga terkait di Pulau Haruku

Kepada wartawan usai pertemuan tersebut, Deputi II KSP, Abednego Tarigan mengaku terdapat banyak kemajuan dan sepakat untuk melakukan pengamanan lebih holistik yaitu penanganan ini untuk jangka panjang karena memang baik dari masyarakat Kariu maupun Pelauw mengharapkan ada solusi yang sifatnya permanent.

"Oleh sebab itu kami memang pertimbangan untuk bagimana  memberikan dukungan tidak hanya yang mungkin selama ini orang lihat berkaitan dengan masyarkat di Kariu  yang mengungsi tetapi juga bagmana dampak yang  ada di Pelauw sehingga memang kedua hal ini menjadi perhatian kami," ungkapnya.

Dikatakan, untuk pemulangan pengungsi tentu ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan tidak hanya dalam konteks keamanan tetapi juga tentang kesiapan di lapangan seperti  sehingga mengantisipasi munculnya persoalan persoalan baru.

"Namun memang jangan terlalu lama karena bisa juga muncul persoalan persoalan sosial baru di tempat- tempat pengungsian," katanya.

Ia menjelaskan, yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam waktu yang singkat ini adalah salah satunya memperbaiki kondisi di tempat pengungsi.

"Kami sudah koordinasi dengan BNPB dan Kementrian Sosial  untuk memberikan dukungan baik untuk pendidikan,kesehatan dan kebutuhan kebutuhan dasar itu satu yang penting," jelasnya.

Selain itu, ia juga mengaku, ternyata di Maluku salah satu tantangan terbesar adalah batas batas wilayah administrasi pemerintah juga memang jadi catatan.

"Tentu kita akan berupaya memberikan dukungan kepada upaya-upaya dialog  yang secara intensif dilakukan dan terus menerus sehingga bisa didapat nanti satu kesepakatan.  karena ini menjadi penting dialog tapi kalau kita lihat dari semua tokoh tokoh agama, masyarakat itu sangat membuka ruang untuk dialog,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, pertemuan yang dilakukan tertutup ini, dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Forkopimda Maluku, Kepala BIN Daerah Maluku, Danrem 151/Binaiya, Bupati Maluku Tengah, Wakil Bupati Maluku Tengah, Dandim 1504/Ambon, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ketua MUI Maluku, tokoh masyarakat Kariu dan Pelauw. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!