Ratusan Personel Polisi Siap Amankan Aksi Mogok Sopir Angkot di Ambon

AMBON, MalukuTerkini.com - Sebanyak 300 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi mogok sopir angkot yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Angkot Kota Ambon (ASKA), Rabu (22/2/2023).
Kesiapan Personel gabungan dari Polresta, Ditsamapta dan Brimob Polda Maluku ini menyusul surat pengurus ASKA yang disampaikan kepada kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease.
"Polresta mempersiapkan 300 personel yang terdiri dari personel Polresta, Ditsamapta dan Brimob untuk mengamankan aksi tersebut," jelas Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Iptu Moyo Utomo kepada maluterkini.com, Selasa (21/2/2023).
Para sopir dalam aksi tersebut akan menyuarakan tiga tuntutan yang dilayangkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yaitu penolakan pembangunan lapak dalam Terminal Mardika, persoalan transportasi online dan masalah Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sebelumnya, menyikapi rencana aksi tersebut, Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengundang perwakilan ASKA untuk berdialog di Balai Kota Ambon, Selasa (21/2/2023).
Dialog tersebut bertujuan untuk membahas tiga tuntutan yang dilayangkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yaitu penolakan pembangunan lapak dalam Terminal Mardika, persoalan transportasi online dan masalah Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Kita memperoleh informasi tentang surat yang dilayangkan oleh ASKA untuk melakukan aksi mogok beroperasi, Rabu (22/2/2023) yang ditujukkan kepada pemprov. Untuk itu, kita berinisiatif untuk mengundang mereka berdialog terkat dengan tuntutan mereka," ungkap Wattimena usai memipin dialog tersebut.
Dikatakan, dari hasil dialog yang dilakukan tersebut telah disepakati untuk memanggil pihak terkait dengan tuntutan-tuntan tersebut, dengan tujuan agar massa aksi tidak menduduki kantor Gubernur Maluku, Rabu (22/2/2023) .
"Dari koordinasi tersebut kita memutuskan untuk mengundang pihak Pertamina dan pengelola SPBU di besok hari untuk membicarakan kembali jam atau waktu operasinya. Kita juga akan berkoordinasi dengan pemprov soal penetepan batas atas, batas bawah transportasi online (yang tidak dalam trayek)," katanya.
Terkait dengan pembangunan lapak, telah dikoordinasikan agar diberhentikan sementara proses pengerjaannya hingga dengan koordinasi anatara pemkot bersama dengan pemprov selesai dilaksankan.
"Terkait pembangunan lapak itu kewenangan dari pemprov melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh karena itu kami akan berkoordinasi soal pembangunan lapak yang ada di dalam Terminal Mardika," tandasnya.
Ia berharap, para sopir angkot tidak melakukan aksi demontsrasi Rabu (22/2/2023) sebab itu akan menganggu aktivitas lalulintas. (MT-04)
Komentar