Pemkot Ambon & BPOM Jejaki Kerja Sama

AMBON, MalukuTerkini.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Ambon melakukan pembahasan rencana kerja sama pengawasan obat dan makanan.

Rapat tersebut berlangsung di Balai Kota Ambon, Jumat (2/2/2024).

Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, mengatakan efektivitas pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Kota Ambon selama ini mereka  sudah bekerja bersama tetapi supaya lebih efektif dan efisien perlu dilakukan dalam sebuah naskah kerja sama agar masing-masing pihak tahu apa yang harus dilakukan.

"Kebijakannya mungkin ada di BPOM tetapi dalam urusan teknik operasional menggerakkan masyarakat dan seluruh stakeholder yang lain di Kota Ambon, itu mungkin menjadi tanggung jawab pemkot," katanya.

Pemkot menurutnya, memberikan apresiasi kepada Balai POM di Ambon yang sudah menginisiasi rencana kerja sama ini

"Prinsipnya dalam tugas dan tanggung jawab baik BPOM maupun Pemkot, kami wajib untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat di Kota Ambon mengkonsumsi obat dan makanan itu mereka terjamin, terjaga terlindungi," ujarnya.

Dalam tugasnya, jelas Wattimena, Pemkot Ambon telah melakukan beberapa kebijakan salah satunya pembatasan pembelian obat antibiotik."

"Kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan misalnya, kita melakukan pembatasan untuk penggunaan antibiotik. Karena itu sekarang kalau kita beli mau beli obat antibiotik di mana-mana tidak bisa, harus dengan resep dokter sebenarnya bukan kita membatasi tetapi kita menjamin masyarakat menggunakan obat antibiotik itu sesuai dengan dosisnya," jelasnya

Sementara itu, Kepala BPOM Ambon, Tamran Ismail mengatakan, hingga saat ini pengawasan obat dan makanan belum optimal  di balai  sendiri sehingga sangat membutuhkan kerja sama antara semua pihak.

"Kita memang belum bisa optimal dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, intinya bahwa pengawasan obat dan makanan ini, pemerintah harus menjamin masyarakat harus mengonsumsi obat makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat. Sampai sejauh mana itu yang belum bisa kita pastikan sudah kita lakukan baik secara mandiri maupun secara optimal baik tingkat pengawasan agar produk itu bisa memiliki daya saing dan memiliki kegiatan yang mencermin untuk anak sekolah kita melalui proses rangkaian sekolah kemudian berhenti pada sekolah dengan keterbatasan, namun kita sangat membutuhkan juga peran dari Pemkot Ambon," katanya.

Pasalnya, BPOM Ambon secara nasional belum mencapai target namun ternyata masih banyak masyarakat yang belum terdukasi.

"Kita belum bisa mencapai target yang ditetapkan, misalnya kita sudah masuk di APBN yang kedua ini di tahun terakhir di masa pemerintahan Pak Jokowi tetapi  kami sendiri merasa masyarakat belum banyak dan edukasi dan masyarakat. Sehingga perlu komitmen bersama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bersama-sama menjalankan Pengawasan obat dan makanan," ungkapnya. (MT-05)