Sekilas Info

BPK: LKPD Pemkot Ambon 2023 Disclaimer

AMBON, MalukuTerkini.com - BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku memberikan opini tidak menyatakan  pendapat (disclaimer) terjadap Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (LKPD) Pemkot Ambon tahun anggaran 2023.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini diterima oleh Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena dan Ketua DPRD Kota Ambon Elly Toisuta di kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, Jumat (3/5/2024).

Dalam rilis diterima malukuterkini.com dari Sub Humas dan Tata Usaha  Humas BPK RI perwakilan Maluku,  Selasa (7/5/2024), LHP LKPD Pemkot  Ambon Tahun 2023 tersebut diserahkan oleh Kepala Subauditorat Maluku II BPK Maluku Warsaya.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Hery Purwanto dalam sambutan tertulisnya menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan, LKPD Pemkot Ambon Tahun 2023 masih terdapat permasalahan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern belum efektif.

Diakuinya, hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Ambon Tahun 2023, BPK menemukan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2023 dan pengelolaan keuangan daerah.

“Atas permasalahan tersebut BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai-nilai belanja tersebut, sehingga BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas,” ungkapnya.

Dilain pihak, katanya, nilai-nilai permasalahan tersebut sangat material dan signifikan yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan sehingga BPK menyimpulkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)/Disclaimer LKPD Kota Ambon Tahun 2023.

“Opini TMP ini merupakan yang ketiga kali sejak tahun 2021. Selain permasalahan yang mempengaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan, BPK juga menemukan permasalahan-permasalahan yang tetap perlu mendapat perhatian antara lain berupa pengelolaan aset tetap Pemkot Ambon belum dilaksanakan secara memadai,” katanya.

Opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini TMP merupakan pernyataan profesional mengenai “kewajaran” laporan keuangan dan bukan merupakan “jaminan mutlak”  atas tidak adanya fraud yang ditemui di kemudian hari.

“Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK,” tandasnya.

Ia juga berharap  agar Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, selambatlambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima, dan pihak DPRD memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam LHP tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!