Presiden Prabowo tak Beri Arahan soal Pilkada ke Kepala Daerah & Forkopimda

AMBON, MalukuTerkini.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tertutup kepada kepala daerah dan Forkopimda serta pejabat daerah di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat 2024, di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (7/11/2024).

Kendati demikian, Presiden Prabowo tidak memberikan arahan terkait pelaksanaan Pilkada pada Rakornas tersebut.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden Subianto sama sekali tidak memberikan arahan terkait pelaksanaan Pilkada serentak pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024.

Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah maupun Forkopimda tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kata Hasan,  Presiden tidak menyentuh pembahasan soal Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.

"Presiden sama sekali tidak ada arahan soal pilkada. Sama sekali enggak ada arahan beliau soal pilkada dan tidak menyentuh sama sekali soal pilkada," kata Hasan Nasbi saat memberikan keterangan pers di Sentul, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Hasan menjelaskan Presiden hanya memberikan arahan umum, seperti pada rapat kabinet paripurna bersama para menteri dan kepala lembaga di Kantor Presiden, Rabu (6/11/2024) lalu.

Senada dengan Hasan, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai mengatakan Presiden Prabowo tidak membahas terkait pilkada serentak dan keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Presiden tidak menyentuh dua agenda itu, pilkada serentak maupun upah minimum regional, UMP, tetapi itu dijelaskan oleh Menko yang lain khususnya Menko Politik dan Keamanan," kata Velix.

Pengarahan soal pilkada, jelasnya. disampaikan oleh Menko Polkam Budi Gunawan, namun lebih mengkhususkan pada pengamanan agar suasana politik Indonesia tetap stabil, aman dan damai.

“Presiden memberi arahan terkait bagaimana menjaga kekayaan aset negara dan mengelola APBN yang lebih berkualitas,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan ada beberapa arahan yang sebut. Pertama terkait dengan laporan banyaknya potensi negara yang hilang karena pemerintahan yang tidak efisien.

"Presiden menyampaikan telah menerima banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang seharusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yg harusnya bisa dihemat," kata Bima Arya saat memberikan keterangan pers.

Menurut Bima, Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan dan efisiensi, agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan.

"Presiden menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan ditujukan untuk kepentingan rakyat," ungkapanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, presiden juga memerintahkan kepada seluruh aparat TNI - Polri untuk solid dan terus mengawal program-program rakyat. (MT-03)