Ini Pesan Mendagri Saat Pemprov Maluku Peringati Hari Otda XXIX/2025

AMBON, MalukuTerkini.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX/2025 dengan menggelar upacara di Lapangan Merdeka, Ambon, Jumat (25/4/2025).

Upacara bertemakan “Sinergi Pusat Dan Daerah membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045 tersebut diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN lingkup Pemprov Maluku.

Wagub Maluku Abdullah Vanath saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian menegaskan sinergi pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi.

Ia mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Mari kita jadikan Otonomi Daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan,” tandasnya.

Mendagri dalam sambutan tertulisnya, mengingatkan Visi Arah kebijakan strategis sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan disetiap tingkatan pemerintahan menjadi salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas 2045.

Ia berpesan agar hal-hal strategis perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak baik di pusat maupun daerah untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran Implementasi diantaranya:

1. Mewujudkan swasembada pangan diantaranya dengan menguatkan regulasi dukungan anggaran dan teknologi yang diiringi dengan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), pertanian, akses distribusi, pemasaran, serta mengoptimalkan lahan pertanian.
2. Mewujudkan semua lembaga energi melalui optimalisasi sumber daya domestik diversifikasi energi efisiensi dan dukungan kebijakan dengan upaya tersebut memberi pengaruh signifikan memperkuat ketahanan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Pengelolaan sumber daya air di antaranya melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum, serta menyiapkan perangkat kebijakan yang signifikan.
4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi dan melayani masyarakat dengan berintegrasi.
5. Mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja, di antaranya melalui kemudahan memulai bisnis dan akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, memperluas investasi dan industri padat karya, pelatihan dan peningkatan keterampilan, pengembangan inkubator bisnis di kampus dan daerah, dukungan UMKM dan koperasi, serta kolaborasi pemerintah swasta dan akademisi.
6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, swasta dan masyarakat dengan memfokuskan pada beberapa hal utama, yakni pemerataan akses infrastruktur beasiswa dan digitalisasi, peningkatan kualitas guru, kurikulum dan fasilitas, serta pengawasan dan keterlibatan publik, termasuk di dalamnya memastikan peserta didik tercukupi asupan gizi, melalui program pemberian makan bergizi gratis.
7. Upaya untuk mewujudkan pelaksanaan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan, diantaranya penguatan sistem rujukan dan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas SDM, kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, penguatan jaminan-jaminan kesehatan nasional, pencegahan dan promosi kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, pendengaran stunting dan gizi buruk.
8. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk langkah reformasi birokrasi dapat diawali dengan penyederhanaan struktur dan prosedur, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penguatan akuntabilitas, diantaranya melalui penerapan e-government untuk transparansi pengolahan anggaran, pembuatan sistem pengawasan internal dan pengembangan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi. (MT-04)