Musrenbang RKPD 2026, Gubernur Maluku: Hati-hati Kelola Fiskal!

AMBON, MalukuTerkini.com - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2026, dibuka oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, di Ambom, Selasa (27/5/2025).

Musrenbang dihadiri juga oleh Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Anggota DPD RI Novita Anakotta, Wakil Gubernur Maluku, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pangan Nasional, Sekretaris Daerah Maluku didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku, Bupati/Wali Kota se-Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Bappeda serta Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Se-Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, unsur masyarakat sipil, dan stakeholder terkait lainnya.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam sambutannya mengatakan Musrenbang ini menjadi tahapan krusial bagi seluruh kepala daerah, serta merupakan fondasi awal mensinergikan pembangunan jangka menengah daerah.

“Arah pembangunan Maluku saat ini tidak terlepas dari berbagai kondisi global maupun nasional. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam mengelola fiskal. Betul-betul harus bijaksana dan cermat dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan yang benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Sebagai wujud pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan di wilayah Provinsi Maluku, Gubernur berharap kepada seluruh bupati/wali kota untuk segera melaksanakan : Percepatan penuntasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; Percepatan pembentukan koperasi merah putih; Percepatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah rakyat; dan Penyelenggaraan makan bergizi gratis.

“Kita juga diperhadapkan dengan berbagai tantangan pembangunan yang cukup kompleks, seperti tingginya tingkat kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan yang perlu ditingkatkan, keterbatasan prasarana dasar, serta pengembangan ekonomi khusunya sektor unggulan yang belum optimal, namun dengan sinergi kebijakan dan kerja sama yang kuat antar semua pihak, ia yakin pihaknya dapat mengatasi tantangan tersebut dan menjaga stabilitas sosial yang kondusif demi mewujudkan kemajuan daerah secara berkelanjutan,” ungkapnya,

Ia berharap Musrenbang ini harus menjadi momentum strategis untuk mensinergikan kebijakan dan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Untuk itu pentingnya diskusi yang terarah dan sustansif, agar perencanaan tahun 2026, benar-benar implementatif, efisien dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tandasnya. (MT-04)