AMBON, MalukuTerkini.com – Transformasi birokrasi yang semakin dinamis menuntut hadirnya pemimpin yang mampu beradaptasi dengan perubahan, berpikir strategis, dan menghasilkan inovasi yang berdampak nyata.
Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Hukum resmi memulai Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV serta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan LXXVI dan LXXVII Tahun 2026.
Pembukaan pelatihan dilaksanakan secara virtual Rabu (3/6/2026) dan diikuti oleh jajaran Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.
Dari Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, turut mengikuti kegiatan bersama dua peserta dari Kanwil Kementerian Hukum Maluku, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, dari Ruang Rapat Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan transformasi tata kelola pemerintahan.
Tahun ini, pelatihan mengusung tema nasional “Pengembangan Kepemimpinan Adaptif dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Bangsa untuk Mewujudkan Resiliensi Nasional dan Daya Saing Global.”
Dalam laporannya, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum, Mutia Farida, menyampaikan bahwa penyelenggaraan PKN Tingkat II dan PKA Tahun 2026 bertujuan meningkatkan kompetensi kepemimpinan strategis dan manajerial ASN sesuai jenjang jabatan masing-masing. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin yang adaptif, inovatif, dan mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BPSDM Hukum menegaskan transformasi digital tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan aplikasi atau pemanfaatan teknologi semata, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir, budaya kerja, dan tata kelola organisasi. Karena itu, peserta pelatihan didorong untuk menghasilkan proyek perubahan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat.
Sebagai bagian dari inovasi pembelajaran, BPSDM Hukum juga memperkenalkan aplikasi penilaian sikap dan perilaku peserta yang akan digunakan untuk mendukung proses pengukuran kompetensi kepemimpinan secara lebih objektif, cepat, dan akurat.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Agus Sudrajat, menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi era disrupsi. Menurutnya, pemimpin birokrasi masa depan harus mampu memanfaatkan teknologi, mengedepankan pengambilan keputusan berbasis data, serta membangun sinergi lintas sektor untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan keberhasilan seorang pemimpin tidak lagi diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang dikelola, melainkan dari dampak nyata yang mampu dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan, dan pembangunan nasional.
Menanggapi pelaksanaan pelatihan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, menilai bahwa pengembangan kompetensi kepemimpinan merupakan investasi strategis bagi kemajuan organisasi. Menurutnya, birokrasi yang responsif dan berkinerja tinggi hanya dapat diwujudkan melalui pemimpin yang memiliki kemampuan beradaptasi, berkolaborasi, dan berorientasi pada hasil.
“Pelatihan kepemimpinan ini bukan sekadar agenda pengembangan kompetensi, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter dan kapasitas pemimpin masa depan. Saya berharap peserta dari Kanwil Kementerian Hukum Maluku dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan, memperkuat kemampuan kepemimpinan, serta melahirkan inovasi yang mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Saiful.
Melalui pelaksanaan PKN Tingkat II dan PKA Tahun 2026, Kementerian Hukum terus menunjukkan komitmennya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berintegritas guna mendukung transformasi birokrasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, modern, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. (MT-04)
Tinggalkan Balasan