AMBON, MalukuTerkini.com – Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari kecepatan layanan, tetapi juga dari kemampuan organisasi untuk terus berbenah, berinovasi, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui Rapat Evaluasi Kinerja dalam rangka mewujudkan layanan publik yang optimal menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis (4/6/2026).
Rapat yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Saiful Sahri, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian kinerja seluruh unit kerja sekaligus memperkuat strategi peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin adaptif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Berbagai aspek dibahas secara komprehensif, mulai dari efektivitas layanan, inovasi pelayanan, tindak lanjut hasil evaluasi, hingga penguatan budaya kerja yang mendukung reformasi birokrasi.
Dalam arahannya, Saiful Sahri menegaskan kualitas pelayanan publik merupakan wajah utama birokrasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Oleh karena itu, setiap unit kerja harus terus melakukan pembaruan dan perbaikan secara berkelanjutan guna menghadirkan layanan yang cepat, mudah diakses, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi publik.
“Predikat WBBM bukan sekadar capaian administratif, melainkan cerminan dari komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan yang bersih, profesional, dan berintegritas. Karena itu, seluruh jajaran harus mampu menjaga kualitas layanan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang nyata,” tandasnya.
Ia juga mengatakan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarunit kerja dalam menciptakan ekosistem pelayanan yang efektif dan responsif.
Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan melalui kerja kolektif yang didukung integritas, profesionalisme, dan semangat melayani.
Selain mengevaluasi capaian yang telah diraih, rapat tersebut menghasilkan sejumlah langkah tindak lanjut dan program prioritas yang akan menjadi fokus penguatan organisasi ke depan.
Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan berdampak. (MT-04)
Tinggalkan Balasan