AMBON, MalukuTerkini.com – Lolosnya Kementerian Hukum Republik Indonesia pada tahapan seleksi administrasi penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk semakin memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, mengingatkan bahwa capaian tersebut harus dijawab dengan kesiapan menghadapi tahapan uji publik melalui pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Saiful saat memimpin Apel Pagi Pegawai di Rooftop Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, keberhasilan pada tahapan administrasi merupakan hasil kerja bersama yang harus dijaga melalui komitmen seluruh jajaran untuk menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Menghadapi tahapan uji publik, Saiful meminta seluruh pegawai mempersiapkan diri secara optimal. Kesiapan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pejabat maupun petugas layanan, tetapi juga seluruh unsur pendukung, mulai dari petugas keamanan, cleaning service, hingga front office yang menjadi garda terdepan dalam memberikan kesan pertama kepada masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun di ruang pelayanan, tetapi sejak masyarakat pertama kali memasuki kantor. Karena itu, setiap pegawai adalah wajah Kementerian Hukum yang harus mampu menghadirkan pelayanan yang ramah, cepat, dan memberikan kepastian,” tandas Saiful.
Menurutnya, pelayanan prima hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur organisasi memiliki pemahaman yang sama terhadap tugas dan fungsi masing-masing. Setiap pegawai diharapkan mampu memberikan informasi yang benar, mengarahkan masyarakat secara tepat, serta menciptakan pengalaman pelayanan yang nyaman, profesional, dan berorientasi pada kepuasan publik.
Selain menekankan kualitas pelayanan, Saiful juga mengingatkan pentingnya menjaga akuntabilitas organisasi. Seluruh unit kerja diminta mempertahankan kualitas pelaksanaan program, mempercepat penyelesaian administrasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing, serta memastikan setiap target kinerja dapat dicapai secara efektif dan tepat waktu.
Perhatian khusus turut diberikan pada bidang kehumasan. Saiful menegaskan bahwa publikasi kinerja harus terus dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Setiap program strategis perlu didokumentasikan dan dipublikasikan secara konsisten melalui pemberitaan, foto, video, maupun infografis yang didukung laporan tertulis sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai capaian dan layanan yang dihadirkan Kementerian Hukum.
Ia juga mengajak seluruh divisi tetap produktif menjalankan program prioritas, mulai dari harmonisasi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, hingga pelayanan hukum kepada masyarakat. Menurutnya, keterbatasan sumber daya tidak boleh menjadi penghambat, melainkan harus dijawab dengan inovasi, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi dalam memberikan pelayanan terbaik.
Mengakhiri arahannya, Saiful mengajak seluruh ASN menjaga disiplin, profesionalisme, dan semangat melayani sebagai budaya kerja yang terus diperkuat. (MT-04)
